PT RITS Penggarap Proyek Bayar Jalan Tol Tanpa Kartu PHK 22 Pegawai, Bagaimana Nasib Karyawan?

PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) menyiapkan 40 unit mobil patroli untuk melacak aktivitas pergerakan mobil di sistem pembayaran tol tanpa henti atau multilane free flow (MLFF). (Maulandy/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Kabar mengejutkan datang dari PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) selaku penggarap proyek sistem pembayaran tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Perusahaan mengumumkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 22 karyawannya.

Direktur Utama PT RITS, Attila Keszeg menyampaikan bahwa aksi PHK ini merupakan hasil keputusan di bawah manajemen baru PT RITS untuk melakukan transformasi melalui restrukturisasi yang dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Attila DI Kedutaan Besar Hungaria di Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (11/7).

Attila mengungkapkan, aksi PHK ini telah dikoordinasikan dengan stakeholders terkait. Dalam hal ini Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Tentu saja langkah ini kami lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT," tuturnya.

Nasib Karyawan PT RITS

Lantas bagaimana nasib karyawan PT RITS yang terkena PHK?

Kuasa Hukum PT RITS Mochamad Sutami Attamimi, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diambil manajemen dalam restrukturisasi ini adalah memberhentikan sejumlah karyawan. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut

"Dasar dari keputusan manajemen baru mengakhiri hubungan kerja adalah berdasarkan evaluasi terhadap perilaku, dedikasi, dan loyalitas karyawan selama ini. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut," ujarnya.

Sutami menjamin hak-hak para pekerja PT RITS yang menjadi korban PHK akan dipenuhi oleh perusahaan. PT RITS akan merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam memenuhi hak para pegawainya.

"PT RITS tentunya akan memberikan pesangon atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Bahkan kami menawarkan lebih dari yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan," tuturnya.

PT RITS juga berkomitmen untuk membantu mencari solusi agar karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat bekerja di tempat lain. Upaya ini dilakukan dengan menawarkan jasa agensi pencarian bakat (headhunter).

"Sehingga, mereka mendapatkan panduan tentang peluang kerja berdasarkan kualifikasi mereka. PT RITS akan selalu berpedoman pada perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, jika nantinya ada pihak-pihak yang belum dapat menerima kebijakan ini," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

RITS Bongkar Alasan Sebenarnya Uji Coba Tol Tanpa Kartu Tertunda

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg. RITS adalah perusahaan yang akan menyediakan layanan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem bayar tol tanpa berhenti di Indonesia. (Sulaeman/ Merdeka.com)

Uji coba sistem gebang tol tanpa sentuh atau multilane free flow (MLFF) batal digelar di Tol Bali Mandara pada 1 Juni 2023 lalu. Hingga kini, belum ada kepastian kapan penerapan bayar tol tanpa kartu itu akan dilakukan.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) Attila Keszeg mengakui, penerapan MLFF ini merupakan sebuah program yang rumit. Bukan hanya dari kesiapan sistem dan perangkat saja, RITS selaku bagian dari Roatex Ltd Zrt asal Hungaria ini harus berkolaborasi lintas instansi.

"Ini adalah program yang kompleks dan melibatkan banyak elemen. Kita punya banyak pekerjaan, kita butuh untuk mengembangkan software IT, seluruh gantries, dan lain-lain," jelasnya di Jakarta, Rabu (5/7/2023).

"Kita juga harus mengembangkan kolaborasi dengan Korlantas selaku polisi lalu lintas, dengan operator jalan tol, hingga pemerintah khususnya BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) dan Kementerian PUPR," papar Attila.

Oleh karenanya, ia belum bisa memastikan kapan penerapan uji coba pembayaran tol tanpa henti ini bakal diterapkan. RITS juga masih menunggu arahan langsung dari Kementerian PUPR.

"Jadi banyak komponen yang saling tergantung satu sama lain. Sehingga tidak satu pun yang bisa menetapkan deadline. Kita tidak bisa menetapkan itu tanpa PUPR, juga PUPR tidak bisa menetapkan tanpa kita," paparnya.

"Sehingga, kita punya kolaborasi yang sangat dekat dan baik dengan mereka. Kita bekerjasama, dan tetap menganalisis kapan deadline terbaik untuk mengumumkannya ke publik. Kapanpun kita memiliki batas waktu terbaru, akan kita umumkan," tegas Attila.

Senada, Chief Operating Officer (COO) RITS Agung Pramono menjelaskan, kerjasama lintas instansi ini juga dibutuhkan saat sistem MLFF sudah berjalan. Khususnya untuk memastikan apakah kendaraan yang masuk jalan tol sudah membayar atau belum.

"Jadinya kita ada manual inspection. Kita bekerjasama dengan pihak khusus karena stakeholder yang menyangkut ini banyak, termasuk PUPR dan Kepolisian. Dengan Kepolisian kita mencoba memberikan data-data yang lebih akurat, ada alamat, nomor telepon. Jadi lebih lengkap data-datanya," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Hungaria Habiskan Rp 1 Triliun di Proyek Bayar Tol Tanpa Kartu MLFF Indonesia

Direktur Utama PT RITS Attila Keszeg (kedua dari kiri) di kantor PT RITS, Jakarta, Rabu (5/7/2023). (Maulandy/Liputan6.com)

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg menyatakan komitmennya terhadap proyek bayar tol tanpa kartu atau multilane free flow (MLFF) di Indonesia.

Attila menyebut, proyek senilai USD 300 juta atau setara Rp 4,4 triliun itu telah menghabiskan sekitar Rp 1 triliun lebih yang berasal dari alokasi anggaran Pemerintah Hungaria.

"Kita telah mengeluarkan sekitar Rp 1 triliun lebih, sekitar USD 100 juta," ujar Attila dalam sesi bincang di Kedubes Hungaria di Jakarta, Senin (10/7/2023). Oleh karenanya, ia mengaku kerap ditanyakan oleh Pemerintah Hungaria terkait alokasi dana tersebut.

"Tapi kita punya rencana panjang yang harus dikeluarkan. Jangan lupa, kita turut mengeluarkan anggaran Pemerintah Hungaria. Bukan cuman orang Indonesia yang bertanya soal itu, Pemerintah Hungaria juga," ungkapnya.

Namun begitu, Attila mengatakan, penerapan uji coba pembayaran tol nirsentuh ini masih menunggu keputusan dari pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Padahal, ia menegaskan, seluruh sistem yang dimiliki RITS sudah siap untuk meluncur uji coba.

"Saya ingin menekankan bahwa uji coba ini berarti sistemnya sudah siap sepenuhnya, bisa dioperasikan sepenuhnya. Oleh karenanya kita mengklaim bahwa kita sudah sangat dekat dengan uji coba, kita siap. Tapi ini hanya untuk bagian kecil di Indonesia (salah satu ruas tol untuk uji coba), bukan semuanya," tuturnya.