Unit Usaha Syariah Wajib Spin Off, Indonesia Mampu Saingi Malaysia dan Arab Saudi?

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan menerbitkan ketentuan spin off unit usaha syariah (UUS) perbankan. Hal ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Sebagaimana diamanatkan oleh UU PPSK, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan UUS yang sudah waktunya memisahkan diri dari induk atau menjadi entitas perusahaan sendiri. Dalam hal ini, pihak otoritas telah memberikan sinyal ketentuan akan diatur berdasarkan besaran aset. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan, aturan terbaru mengenai ketentuan spin off UUS akan memperkuat industri perbankan syariah. 

"Jadi ke depan, industri perbankan syariah ini akan semakin menggeliat dan lebih kompetitif, karena dalam banyak hal, kinerja dan dampak BUS (Bank Umum Syariah) terhadap perekonomian jauh lebih baik," ujar Irfan, Minggu (16/7/2023).

Menurut dia, aturan spin off tersebut tidak akan menjadi masalah bagi bank-bank syariah yang sudah ada. Bagi UUS yang sudah besar, diperlukan komitmen dari pemegang saham untuk meningkatkan skala bisnis melalui spin off atau merger. 

Adapun posisi industri bank syariah di Tanah Air kian menguat. Berdasarkan Data State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, posisi ekonomi syariah Indonesia saat ini berada pada urutan keempat setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. 

Indikator yang menjadi penilaian antara lain keuangan syariah, pariwisata, industri fashion, obat-obatan, kosmetik, dan produk makanan. Misi pemerintah tersebut bukan tanpa alasan. Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini masih tergolong rendah. 

Sebagai catatan, pada 2021, tingkat literasi keuangan syariah naik menjadi 9,14 persen dari sebelumnya 8,1 persen pada periode survei 2016.