Dari Hilirisasi Bauksit, Negara Bisa Cuan Rp 52 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program hilirisasi pengolahan dan pemurnian bauksit berpotensi akan menambah penerimaan negara dikisaran Rp 21 triliun menjadi Rp 52 triliun.

"Khusus untuk bauksit nilainya juga kita bisa tingkatkan dari Rp 21 triliun menjadi Rp 52 triliun," kata Airlangga, dalam sambutannya di Indonesia Data and Economic (IDE) Conference 2023, Kamis (20/7/2023).

Kendati demikian, Airlangga menegaskan semua masih langkah awal. Menurutnya, Pemerintah masih perlu memperluas cakupan dan memperdalam lagi proses hilirisasi, hingga sampai kepada produk yang bisa memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan permintaan global yang sangat besar.

Dibalik optimisme hilirisasi bauksit, kata Airlangga banyak negara yang kurang senang dengan adanya program hirilisasi yang sedang digencarkan pemerintah Indonesia. Meski begitu, keberanian sangat diperlukan untuk melakukan lompatan demi kemajuan bangsa.

"Karenanya, pemerintah mengambil langkah-langkah meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan daya saing kita," ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, langkah hilirisasi tidak hanya dilakukan pada komoditas bauksit, melainkan juga didukung oleh komoditas lainnya seperti nikel dan timah.

Maka sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah terus mendorong hilirisasi dari komoditas unggulan untuk pengolahannya difokuskan di dalam negeri, salah satunya melalui pembangunan smelter.

"Oleh karena itu bapak presiden mengarahkan bulan pertengahan di bulan ini kita melakukan larangan, untuk demikian nanti seluruh value added-nya sampai kepada sekarang kita memproduksi hampir seluruh bangunan window aluminium dan yang lain," pungkas Airlangga Hartarto.

2 dari 3 halaman

Bauksit Haram Diekspor Mulai Hari Ini

Sementara itu, larangan ekspor bauksit mulai diterapkan hari ini, 10 Juni 2023. Kebijakan penghentian ekspor bauksit ini sudah menjadi kesepakatan, bahkan sudah dibahas bersama DPR.

"(Penghentian) mineral kan sudah dibahas di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dimana yang memenuhi persyaratan itu masih sampai 10 Juni 2023, ya mana-mana yang masih boleh disarankan sudah menyelesaikan sekian persen itu, juga kalau tidak salah 5 perusahaan yang memenuhi persyaratan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip, Sabtu (10/6/2023).

Merujuk Pasal 170 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), 3 tahun setelah beleid terbit pada 10 Juni 2020 artinya pada 10 Juni 2023 semua ekspor mineral mentah harus melalui proses peningkatan nilai tambah di Tanah Air. Artinya, pemerintah pun harus menyetop ekspor mineral mentah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Desember 2022 lalu.

Pelarangan ekspor bauksit ini akan mendapatkan penolakan dari negara lain sebagaimana yang terjadi saat melarang ekspor nikel. Bahkan saat ini Indonesia tengah digugat ke WTO karena melarang ekspor nikel mentah.

"Kita digugat ya enggak apa-apa. Nikel digugat, dan kita akan stop komoditas lain, nanti digugat lagi. Suruh aja gugat aja terus, kita stop lagi, gugat lagi. Iya enggak apa-apa," ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Cari Nilai Tambah

Ilustrasi Bauksit. Foto: Kementerian ESDM — Ilustrasi Bauksit. Pemerintah menghentikan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Foto: Kementerian ESDM

Terpenting kata dia, tugasnya sebagai kepala negara mencari nilai tambah dari produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Sebab hilirisasi produk telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Tugas kita adalah mencari nilai tambah sebesar-besarnya," kata dia.

Tercermin dari pelarangan ekspor nikel tahun 3 tahun lalu. Dulu ekspor nikel hanya USD 1,1 miliar. Setelah dilakukan hiilrisasi, nilai ekspor nikel meroket hingga USD 30 miliar di tahun ini. Artinya dari pendapatan yang hanya Rp 18 triliun naik menjadi Rp 460 triliun.

"Ini betapa lompatan nilai tambah yang kita dirugikan puluhan tahun. Pajaknya kita enggak dapat, kalau punya deviden kita enggak dapat, royalti enggak dapat," tuturnya.

Termasuk penyerapan lapangan kerja yang minim jika hasil bumi langsung diekspor mentah ke luar negeri. Makanya Indonesia terus menggencarkan hilirisasi hasil tambang untuk mendapatkan nilai tambah.

Jokowi menambahkan, pelarangan ekspor tidak hanya akan berhenti di nikel dan bauksit. Bakal ada hasil tambang lain yang juga akan dilarang ekspornya dalam bentuk barang mentah.

"Tahun depan kita stop lagi 1 atau 2 komoditas," pungkasnya.