Pemerintah Godok Aturan Harga Rusun Subsidi, Bakal Lebih Murah?

Pemerintah tak patah arang. Guna menggenjot makin banyak masyarakat berminat untuk membeli unit rumah vertikal, diterapkanlah skema sewa-beli atau Staircasing Shared Ownership (SSO).

Melalui skema ini masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah yang diawali dengan sewa. Artinya, ada biaya cicilan yang dinilai lebih terjangkau.

"Untuk bisa diterapkan, staircasing itu, satu, butuh rumahnya, kedua, butuh aturan bebas pajaknya yang tadi lagi dibuat. Karena hari ini harga rumah vertikal itu di atas Rp 250 juta. Sementara aturan yang lama cuma Rp 150 jutaan, jadi makin lama makin nambah lagi nantinya (harga)," ungkap Herry.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 12,7 juta orang di Indonesia yang tak memiliki rumah per 2021 lalu. Angka backlog ini dinilai perlu dikejar seiring dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan ada tantangan penyediaan rumah mengingat adanya tambahan keluarga baru setiap tahun. Dia mencatat ada 740 ribu orang tiap tahun yang diprediksi tak memiliki rumah.

"Lalu bagaimana kalau kita mau 2045 habis (angka backlog)? tentu mau gak mau jumlahnya harus kita tingkatkan. itungan kasarnya itu (bangun rumah) 1,5 juta setiap tahun," katanya di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).

Dengan alokasi sebanyak itu, tentunya perlu ada tambahan alokasi pendanaan. Herry berujar, saat ini pemerintah tengah memutar otak untuk mencari opsi pendanaan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kalau 1,5 juta berapa yang harus kita sediakan? Makanya yang dipikirkan oleh teman-teman ini bagaimana penyediaan rumah ini tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimana kita mendorong swasta dan pihak-pihak lain bisa ikut serta, bareng-bareng," tuturnya.

Herry mencatat, pada program Kementerian PUPR saat ini mengejar untuk membangun sekitar 220 ribu rumah setiap tahun yang akan disalurkan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Termasuk pada kelompok masyarakat yang tak memiliki rumah tadi.

"Jadi tambahannya (orang yang punya rumah tiap tahun) aja 740.000 dan yang disediakan 220.000, jadi untuk mengisi tambahannya aja sulit, setiap tahun terjadi gap terus tuh nambah terhadap backlog-nya," ungkapnya.