Buruh Tolak Hapus Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan, Khawatir Iuran Naik

Selain itu, Ia melanjutkan, kebijakan UU Kesehatan yang baru berpotensi mematikan Rumah Sakit (RS) lokal berskala menengah dan klinik-klinik kecil.

"(Nanti), dengan kelas yang sama kan nanti dibikin program yang saya nggak tau standarnya apa. Masa nyawa orang di efisien nyawa orang diatur-atur," ucapnya.

Ia menyebut, kebijakan pemerintah di sektor kesehatan hanya berpihak pada perusahaan raksasa dan mengacu pada keuntungan semata.

"Konsep ini hanya dinikmati swasta, 7 RS itu. Memang sekarang baru 4 RS pemerintah. Sekarang RS menengah yang punya pribumi itu ancur semua, diperparah ada klinik Siloam, Mayapada itu bikin klinik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan siap melaksanakan regulasi jika aturan kelas standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan. Hal ini merespons soal kabar aturan KRIS JKN yang akan segera keluar.

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto menegaskan, apapun tugas yang diamanatkan, pihaknya akan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam hal ini, prinsipnya BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana.

"Kami belum dapat update-an ya soal kapan regulasi KRIS keluar. Ya kalau itu udah jalan, kami siap aja gitu," tegas Ardi, sapaan akrabnya saat berbincang dengan Health Liputan6.com di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta pada Selasa, 18 Juli 2023.

"Intinya begini, kami melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan kepada kami."

Pernyataan aturan KRIS akan keluar sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Namun, ia tak menyebut lebih lanjut, kapan kira-kira regulasi tersebut akan keluar.

"Oh, kalau kelas BPJS, sudah diproses ya beberapa kali. Mudah-mudahan sebentar lagi aturan keluar. Kita akan berlakukan standar minimal," ungkapnya di Gedung IMERI FKUI, Jakarta pada Jumat, 14 Juli 2023.