Menko Luhut Kantongi Nama Perusahaan Ekspor Nikel Ilegal

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku kaget soal kabar ekspor ilegal nikel dari Indonesia. Dia menegaskan kalau pemerintah tak pernah memberikan izin ekspor nikel sejak berlakunya larangan di awal 2020.

Diketahui, sebelumnya beredar kalau ada sekitar 5,2 juta ton ore nikel yang dikirim ke luar negeri. Padahal larangan ekspor nikel mentah sudah diteken pemerintah sejak Januari 2020 lalu.

"Jadi saya juga kaget begitu disampaikan bahwa ada ekspor ilegal, kaget saya," ujarnya dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal II-2023, di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dia mengatakan, menyoal ini aparat penergak hukum (APH) semestinya turun ke lapangan dan mengusut tuntas. Dia juga memastikan kalau Kementerian Perdagangan pun belum ada langkah merilis izin ekspor nikel.

Kendati begitu, dia menduga kalau modus penyelundupan nikel dilakukan dengan disebut sebagai barang lain.

"Nah ini bisa dicek, karena (kementerian) Perdagangan pun sudah saya cek gak pernah mengeluarkan izin ekspor nikel. Itu gak ada. Apakah mungkin ini dimasukkan, contoh, isinya judulnya pasir besi tapi dalamnya nikel ya, wallahualam," kata dia.

"Dan kalau itu terjadi saya pikir aparat penegak hukum segera melakukan tindakan hukum karena negara ini negara hukum, gak boleh ada yang membuat gerakan tambahan diluar koridor hukum," tegas Bahlil Lahadalia.

Langkah KPK

Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, pihaknya berkoordinasi dengan Direktorate Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendalami dugaan ekspor nikel ilegal itu.

"Sedang dikoordinasikan dengan Bea Cukai. Secara teknis, apakah nikel yang dimaksud kategorinya sama atau beda," ujar Pahala, saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Juli 2023.

Pahala juga menuturkan, KPK sedang memeriksa soal nomor HS atau harmonised system terkait ekspor nikel itu.