Membandingkan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Negara di Dunia

Demikian pula dengan India, pemerintah setempat mewajibkan eksportirnya membawa pulang devisanya ke dalam negeri dalam waktu sembilan bulan.

Selanjutnya, Turki juga mewajibkan eksportir membawa pulang DHE ke dalam negeri. Selain itu, para eksportir diwajibkan untuk mengonversi 80 persen DHE dalam bentuk Lira.

"Jadi, ini berbagai negara sudah melakukan kebijakan devisa hasil ekspor," ungkap Menko Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merilis aturan sanksi bagi pengusaha eksportir nakal yang melanggar ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang berlaku mulai 1 Agustus 2023.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 73 tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA.

Dalam PMK ini, pelaku eksportir wajib untuk menempatkan devisaberupa DHE hasil SDA ke bank yang menyediakan transaksi valas dan mendapat persetujuan dari OJK. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku eksportir di sektor pertambangan,perkebunan, kehutanan, danPerikanan.

"Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan Devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia," tulis Pasal 2.

Sedangkan, bagi pelaku eksportir yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor. Sanksi akan dicabut jika eksportir telah mematuhi kewajibannya untuk menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

"Hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau OJK yang menunjukkan Eksportir telah memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiuntuk mencabut pengenaan sanksi administratif berupa Penangguhan Pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan," bunyi pasal 6.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com