Liputan6.com, Jakarta Provinsi Aceh diketahui masih membutuhkan hingga 19 ribu tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat. Saat ini sudah ada 7.125 orang pekerja konstruksi bersertifikat, dari total kebutuhan 26 ribuan orang.
Ini diungkapkan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indra Suhada melansir Antara, Jumat, (28/7/2023).
"Saat ini, Aceh masih kekurangan tenaga jasa konstruksi bersertifikat mencapai 19 ribuan orang. Sedangkan tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat yang tersedia baru sebanyak 7.125 orang," jelas dia.
Advertisement
Kebutuhan tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat tersebut berdasarkan kajian, di mana Rp 1 triliun anggaran pemerintah membutuhkan 14 ribu pekerja.
Di Aceh, pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai pemerintah provinsi mencapai Rp 1,9 triliun. Dari jumlah anggaran tersebut diketahui kebutuhan tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat sebanyak 26 ribuan.
Dia mengatakan saat ini angkatan kerja jasa konstruksi di Aceh mencapai 140 ribuan orang. Akan tetapi, baru sebanyak 7.125 orang yang sudah bersertifikat. Selebihnya, sebanyak 133 ribuan orang belum dinyatakan kompeten atau bersertifikat.
"Setiap proyek jasa konstruksi dibiayai pemerintah wajib menggunakan tenaga kerja bersertifikat. Jadi, perlu kerja keras semua pihak untuk melahirkan tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat di Aceh guna mencegah masuknya pekerja asing," katanya.
Indra Suhada mengajak semua pemangku kepentingan di Aceh untuk bersama-sama mengatasi kekurangan tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang.
Tugas melahirkan tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perusahaan atau penyedia yang mempekerjakan mereka dengan memberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi.
"Semakin banyak tenaga kerja bersertifikat di sektor jasa konstruksi maka akan semakin membaik pula kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Dan ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," kata Indra Suhada.