Selain Pegawai Kemenperin, ASN Bea Cukai Juga Jadi Tersangka Kasus IMEI Ilegal yang Rugikan Negara Rp 353 M

Apa yang dilakukan oleh para pelaku selama 10 hari tersebut diduga telah merugikan negara. Di mana kalau direkapitulasi IMEI ilegal sebanyak 191.995 ini jika dihitung dengan besaran pajak penghasilan (PPh) sebesar 11,5 persen, maka dugaan kerugian negara Rp 353 miliar.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bactiar menjelaskan untuk mendaftar atau registrasi IMEI ada empat cara, yaitu melalui operator seluler di mana bisa digunakan untuk setiap turis asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan berlaku selama 90 hari.

Kemudian, melalui Kemenkominfo, cara ini hanya bisa diakses oleh tamu VIP ataupun VVIP kenegaraan. Selanjutnya, melalui Bea dan Cukai, cara ini untuk masyarakat umum yakni melalui pembelian ponsel dari luar negeri yang masuk ke pelabuhan atau masuk ke bandara bisa didaftarkan lewat Bea Cukai.

"Yang terakhir melalui Kemenperin, nah di sini adalah rekan-rekan pengusaha, baik itu yang produksi ponsel ataupun importasi ponsel," katanya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para jaringan ini adalah pada poin keempat, yakni proses pengajuan izin IMEI di Kemenperin.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana Ilegal Akses sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, sejak menerapkan kebijakan pendaftaran International mobile equipment identity (IMEI) yang dilakukan pada periode 2018 lalu, dirinya dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak untuk bermain masalah perizinan IMEI tersebut.

Ia pun kemudian melakukan penelusuran mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang izin tersebut. Seperti diketahui, izin tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian saja tetapi juga oleh tiga lembaga lain yaitu Bea Cukai Kementerian Keuangan, kementerian komunikasi dan informatika dan operator.

"Saya tes mereka apakah sudah punya akses di lembaga lain. Mereka jawab sudah punya, tinggal menperin aja," kata Agus dalam konferensi pers, Jumat (28/7/2023).

"Jadi saya digoda, diajak untuk bermain HP ilegal oleh beberapa pihak," tambah dia.Berawal dari hal tersebut, Menperin pun kemudian meminta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menelusuri hal tersebut.

Pada hari ini,  Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan Konferensi Pers Tindak Pidana Ilegal Akses atau mengakses sistem yang berada di Kemenperin. Berdasarkan informasi, salah satu tersangka adalah pegawai Kemenperin di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE).

Oleh sebab itu, Agus pun berharap kepada pihak Kepolisian dalam membongkar tata kelola IMEI termasuk permainan ini dilakukan dengan menyeluruh serta adil.

"Karena seperti yang saya sampaikan tadi yang mempunyai akses terhadap CEIR tersebut adalah 4 lembaga," kata dia.