Dongkrak Kunjungan Turis, Angkutan Wisata Butuh Subsidi

Kemudian, tahun 2022 dianggarkan Rp 25,7 miliar untuk 5 KSPN Super Prioritas dan 10 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek. Masih masa pademi, sehingga untuk mengajak masyarakat berwisata mengalami kendala. Belum lagi beberapa kawasan wisata buka tutup, tergantung situasi perkembangan virus covid 19.

Tahun 2023 pelaksanaan untuk pemberian subsidi atau kompensasi berdasarkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 251 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan yang Diperhitungkan dalam Pemberian Subsidi atau Kompensasi dan Perhitungan Besaran Tarif Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional.

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerianp Perhubungan (Juli 2023), ada peningkatan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 31 miliar untuk 4 KSPN Super Prioritas dan 7 KSPN. Anggaran sebesar itu untuk melayani 34 trayek dengan 51 armada angkutan.

KSPN Danau Toba mendapat anggaran Rp 4,6 miliar dilayani 5 trayek dengan 5 unit kendaraan, KSPN Bukittinggi Rp 1,67 miliar (4 trayek dan 4 unit kendaraan), KSPN Tanjung Kelayang Rp 2,1 miliar (2 trayek dan 4 unit kendaraan), KSPN Tanjung Lesung Rp 1,6 miliar (2 trayek dan 2 unit kendaraan), KSPN Borobudur Rp 6,1 miliar (5 trayek dan 10 unit kendaraan), KSPN Bromo-Tengger-Semeru Rp 2,9 miliar (4 trayek dan 6 unit kendaraan), KSPN Karst Pacitan Rp 1,57 miliar (1 trayek dan 2 unit kendaraan), KSPN Kawah Ijen Rp 1,75₩ miliar (2 trayek dan 4 unit kendaraan), KSPN Mandalika Rp 5,1 miliar (5 trayek dan 10 unit kendaraan), KSPN Likupang Rp 1,78 miliar (3 trayek dan 3 unit kendaraan), dan KSPN Wakatobi Rp 750 juta (1 trayek dan 1 unit kendaraan).

Selama tahun 2022, ada tiga Angkutan KSPN yang tertinggi tingkat isiannya, yaitu Angkutan KSPN Bukittinggi 57,28 persen, Angkutan KSPN Tanjung Kelayang 41,02 persen, dan Angkutan KSPN Tanjung Lesung 39,69 persen.

Lebih lanjut, Djoko menyarankan agar pemberian subsidi bagi angkutan wisata dapat tetap diberikan dan tidak harus dikurangi. Jika perlu diperbanyak trayeknya, sehingga dampaknya benar-benar akan dirasakan masyarakat di kawasan wisata.

"Namun dengan tercapainya target akan didapatkan keuntungan dari sektor lainnya, ada peningkatan untuk tingkat hunian penginapan, penjualan produk lokal, pendapatan masyarakat sekitar kawasan wisata," ujarnya.

Ia pun optimis Indonesia ke depan, pariwisatanya akan menjadi andalan pendapatan negara. Mulai sekarang angkutan pariwisata harus diperhatikan.

Disamping itu, Djoko menilai ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan, seperti tingkat isian (load factor) masih rendah karena kurangnya atraksi wisata dan sosialisasi, minimnya koordinasi dan antar Lembaga dan masih adanya resistensi angkutan KSPN; kurangnya minta dan animo msyarakat dalam penggunaan angkutan umum untuk berwisata.

"Maka dari itu, perlu evaluasi rute dan evaluasi pola pergerakan wisatawan; perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dinas perhubungan, dinas pariwisata, BPTD dan organda setemoat; perlu dilakukan sosialisasi secara masif untuk memplubikasikan angkutan wisata di masing-masing daerah," ujar Djoko.

Secara umum masalah utama dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dihadapi pada 3 hal utama yaitu aksesibilitas, amenitas dan atraksi.

"Jika masalah itu tidak dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan kepercayaan wisatawan kepada pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya," pungkasnya.