Ekspansi Bisnis, Surveyor Indonesia Bakal Audit Produk Halal China hingga Australia

Lebih lanjut, Afrinal menguraikan untuk pelaku usaha dalam negeri, dia telah membantu proses audit sertifikasi halal dari kafe-kafe milik PT Pegadaian. Kemudian, ada pula 1.000 pelaku usaha di Jakarta Barat.

Afrinal meyakini tren sertifikasi halal akan banyak dilirik pengusaha kedepannya. Mengingat ada regulasi wajib halal untuk berbagai produk. Asal tahu saja, pemerintah mewajibkan produk makanan minuman dan produk olahan daging untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini berdasarkan UU JPH nomor 33 tahun 2014 dan PP nomor 30 tahun 2021.

"Saya yakin tahun depan makin banyak orang yang mengurus sertifikasi halal itu. Jadi kebertahapannya 2021-2024 itu makanan minuman (wajib halal), nanti kebertahapan kewajiban (halal) ke depannya barang pengunaan, obat, kosmetik itu pada 2026," ujarnya.

Salah satu produk minuman beralkohol, wine mendapat cap halal tengah ramai menjadi perbincangan banyak pihak. Ada dugaan kalau cap halal itu keluar karena adanya pemalsuan jenis produk.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (PTSI) M Haris Witjaksono menegaskan tidak mungkin wine bisa mendapat label halal. Menututnya, dalam proses sertifikasi halal sendiri memiliki prosedur yanh cukup ketat.

Haris mengatakan, PTSI menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sejauh pengalamannya, dia tak pernah melabeli minuman berakohol sebagai produk halal.

"Bisa jadi pemalsuan, informasi label, kemudian kalau proses sertifikasinya sendiri saya kira tidak akan muncul wine itu sampe mendapatkan label halal, kalau memang mereka melewati proses penilaian yang benar, dia tidak akan dapat label halal," ujar dia di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Skema sertfikasi halal yang dilakukan oleh PTSI dan BPJPH sendiri cukup ketat. Surveyor Indonesia, kata Haris, melakukan penilaian halal dengan prinsip ketelusuran. Maksudnya, setiap tahapan dari pembuatan hingga akhir dipastikan masuk dalam kategori kegiatan yang halal.

Dari situ, PTSI bisa memberikan hasil penilaian kepada BPJPH. Selanjutnya sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH.

"Ini lah yang penting, karena masyarakat kita 85 persen muslim, jaminan terhadap produk halal itu keharusan," kata dia.

Mengacu proses penilaian halal sendiri, Haris mengaku terjadi peningkatan sertifikasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal itu bisa tercermin dari makin banyaknya produk yang dapat label halal di masyarakat.

"Kalau dua tahun ini terjadi akselerasi yang luar biasa, kalau kita lihat di mal-mal dan sebagainya kalau kita lihat terkait makan dan produk halal sudah banyak tersedia, sudah banyak tersertifikasi," paparnya.