Ada Bansos Beras 10 Kg di Oktober-Desember 2023, Sri Mulyani Keluar Duit Rp 8 Triliun

Adapun terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan, Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan, diantaranya mengatur dan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang dipenuhi produksi dalam negeri atau produksi dari petani-petani domestik.

Disisi lain untuk mencapai kecukupan dan menjaga harga di tingkat wajar, pemerintah melakukan penyediaan dalam negeri melalui impor.

Penyediaan produk-produk yang diproduksi dari luar negeri tersebut dikelola secara transparan, kewajaran, kualitas melalui sistem nasional neraca komoditas (SINAS NK) yang sudah dijalankan.

Untuk komoditas pangan utama yang disediakan SINAS NK adalah pemenuhan daging. Lantaran saat ini pemenuhan daging masih dipenuhi dari luar sebesar 40 persen.

Pemerintah telah selesai menyalurkan bantuan pangan beras atau bantuan sosial (bansos) beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Diharapkan dengan adanya bansos beras ini membantu masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menahan laju inflasi. 

Penyaluran bansos beras ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui penugasan kepada Perum Bulog.

"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama tiga bulan ke depan," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dikutip dari Antara, Selasa (18/7/2023).

Arief mengatakan penambahan periode bantuan tersebut diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi.

BPS mencatat inflasi nasional pada Juni 2023 secara tahunan berada di angka 3,52 persen atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4,00 persen dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya 4,35 persen.

Lebih lanjut, Arief mengatakan proses penyaluran bantuan pangan beras tentunya mengalami berbagai tantangan di lapangan mulai dari validasi data kelompok penerima manfaat (KPM) hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.

"Bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta KPM yang masuk dalam program bantuan ini," ucapnya.

Arief juga mengapresiasi Perum Bulog dan PT Pos Indonesia serta PT Jasa Prima Logistik (JPL), anak perusahaan Bulog dan PT DNR Logistic, yang mendistribusikan bantuan pangan beras di 38 provinsi seluruh Indonesia.

"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik," ucapnya.