HEADLINE: LPG 3 Kg Hilang Misterius Padahal Pasokan Cukup, Apa Penyebab dan Siapa Ambil Untung?

Pertamina pun turun langsung mengecek kelangkaan LPG 3 Kg ini. Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat kepolisian berkeliling di sejumlah daerah. Gelaran sidak ini dilakukan di 255 titik guna memantau stok LPG subsidi yang diisukan langka.

Sidak dan pemantauan dilakukan hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatra Bagian Utara (5 titik), Sumatra Bagian Selatan (7 titik), Jawa Bagian Barat (83 titik), Jawa Bagian Tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (7 titik).

Pemantauan distribusi LPG Subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, hasil dari sidak dan operasi pasar menunjukan bahwa pasokan LPG 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.

"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman,” ujar Fadjar, Selasa (1/8/2023).

Menurut dia, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan pemerintah, yakni kelompok kurang mampu dan usaha kecil dan mikro.

"Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 kg agar beralih ke LPG Nonsubsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," imbuh Fadjar.

Tak Perlu Panik

Sales Area Manager Cirebon Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom dan Tim Sales Branch Manager (SBM) rutin mengatakan, masyarakat di Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan tak perlu panik karena stok LPG 3Kg aman.

“Masyarakat tidak perlu panic buying LPG termasuk LPG 3 Kg, karena stok saat ini masih sesuai proyeksi Pertamina sehingga aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertamina memastikan bahwa penyaluran LPG khususnya LPG 3Kg baik yang melalui agen maupun pangkalan aman,” ujar Rainer pada Selasa (1/8/2023).

Hal yang sama juga diungkap oleh Sales Area Manager Sukabumi Zia Ardhi dan Tim Sales Branch Manager melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pangkalan di wilayah Sukabumi beberapa waktu lalu.

“Masyarakat tidak perlu panik mengenai kelangkaaan LPG 3 Kg di wilayah Sukabumi dan Cianjur Pertamina memastikan stok di wilayah tersebut aman," ujar Zia.

Secara terpisah, Area Manager Commrel & CSR RJBB Eko Kristiawan menyampaikan himbauan agar masyarakat cermat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi Pertamina.

Pasalnya, selain harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah setempat, masyarakat juga dipastikan mendapatkan LPG yang terjamin kualitasnya.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maompang Harahap kurang sepakat dengan klaim dari Dirut Pertamina yang menyebut ketersediaan stok LPG 3 kg karena masalah sudah melampaui kuota.

Pasalnya, realisasi penyaluran tabung gas melon subsidi itu secara rata-rata kabupaten dan kota masih di bawah 50 persen.

Sejak 1 Maret 2023, Maompang mengatakan, pemerintah membuat kebijakan bahwa pangkalan resmi Pertamina wajib mengalokasikan 80 persen penjualan LPG 3 kg ke pengguna akhir, dan maksimal 20 persen ke pengecer. Ia melihat stok tabung gas subsidi di pangkalan resmi masih banyak tersedia.

"Jadi kalau dikatakan langka, kita kan punya alokasi untuk masing-masing kabupaten dan kota. Jadi kuota LPG 3 kg tahun 2023 ini 8 juta metrik ton. Kami monitor, realisasinya sampai dengan year to date Juni 2023 rata-rata kabupaten dan kota masih di bawah 50 persen," jelasnya kepada Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Maompang pun menekankan, rantai distribusi LPG 3 kg sebenarnya berhenti di pangkalan atau penyalur, sehingga mereka wajib untuk menyalurkan 100 persen ke konsumen akhir.

"Jumlah pangkalan resmi kan ada 223 ribu lebih. Mereka wajib untuk menyalurkan langsung ke masyarakat, ke konsumen akhir. Cuman sekarang, kan kita tahu faktanya, masyarakat sekarang kebanyakan jadi pengecer di warung-warung," ujar Maompang.

Dia tidak menyangkal ada beberapa kabupaten dan kota yang realisasi penyaluran LPG 3 kg sudah di atas angka rata-rata.

Namun, ia memandang ketersediaannya di pangkalan resmi Pertamina masih mencukupi, dimana 80 persennya dialokasikan langsung untuk konsumen yang berhak menerima.

"Sekarang yang di pengecer maksimal hanya 20 persen. Jadi sebenarnya kalau dikatakan barang itu enggak ada, pastikan aja, kan SPBU Pertamina jadi pangkalan. Barang di situ ada," tegas Maompang.

Anggaran Super Besar

Lebih lanjut, ia juga bercerita bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran super besar untuk penyaluran LPG 3 kg di tahun ini. Sebagai perbandingan, realisasi subsidi tabung LPG 3 kg 2022 sesuai dengan laporan keuangan pemerintah pusat yang audited ada di angka Rp 100,3 triliun. Kemudian di 2021, realisasinya sesuai LKPP audited di angka Rp 67,6 triliun.

"Tahun 2023 ini, alokasi subsidi tabung LPG 3 kg jumlahnya mencapai Rp 117,8 triliun, atau 56 persen dari total alokasi subsidi energi tahun 2023. Ini yang melatarbelakangi kenapa pemerintah berkomitmen untuk melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran berbasis target penerima, by name by address," tuturnya.

Masalah di distribusi yang diungkap oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maompang Harahap juga diamini oleh Anggota Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno.

Ia menduga ada penyimpangan distribusi pada proses distribusi LPG 3 Kg. Alhasil, LPG subsidi ini sulit ditemui di beberapa titik.

"Beberapa hari belakangan di beberapa daerah sedang terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Fenomena ini karena adanya penyimpangan distribusi," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Penyimpangan yang dimaksud Agus adalah tidak tepatnya sasaran penyaluran LPG 3 kg atau gas melon tersebut. Misalnya, masih ada golongan-golongan yang dinilai mampu yang menggunakan LPG 3kg.

Padahal, jelas-jelas di bagian tubuh tabung tertulis 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'. Titik beratnya ada pada penjualan yang masih dibuka lebar, jadi, konsumennya makin luas, sementara stoknya tidak bertambah banyak.

"Gas LPG 3 kg harusnya untuk orang miskin atau keluarga tidak mampu, tapi keluarga mampu ikut menggunakan," kata dia.

"Bahkan sektor bisnis turut mencecap untuk keperluan usahanya. Dengan begitu di satu sisi kuota gas tetap, di sisi lain konsumennya bertambah. Maka terjadi kekurangan pasokan," tegasnya.

Agus pun meminta pemerintah untuk mengatur kembali proses distribusi LPG 3 kg. Dia meminta penyaluran dilakukan secara tertutup.

"Kembalikan distribusi gas LPG 3 kg menjadi distribusi tertutup, dengan kartu kendali seperti pada 2004. Jadi, hanya keluarga miskin (sesuai DTKS Kemensos), yang dapat membeli gas elpiji 3 kg, termasuk sektor UMKM," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Melalui distribusi tertutup, harapannya bisa menyasar pengguna sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Sebetulnya, pendataan juga saat ini tengah dilakukan oleh Pertamina sebagai penyalur LPG bersubsidi 3 kg. Utamanya mendata konsumen-konsumen yang menggunakan.

Agus melihat peluang lain. Misalnya, dengan pemerintah menambah pasokan LPG 3 kg agar membanjiri pasaran menyusul makin banyaknya konsumen gas melon tersebut. Namun, tantangannya adalah perlu ada komitmen untuk menambah alokasi dana.

"Atau pemerintah menambah pasokan gas elpiji 3 kg? Dengan catatan pemerintah mau dan berani menggelontorkan dana tambahan. Sebab dengan begitu harus ada tambahan pagu subsidi untuk gas elpiji," kata dia.

Tindak Tegas Oknum

Sejalan dengan itu, Agus juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan LPG 3kg. Apalagi, jika kedapatan ada oknum yang melakukan pengoplosan.

"Perlu juga ada penegakan hukum bagi sektor bisnis dan industri yang menyalahgunakan, atau bahkan pihak pihak tertentu yang melakukan oplos," ungkapnya.

"Jadi, pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup? Atau, memiliki dana cadangan untuk menambah pagu subsidi? Jangan dibiarkan masyarakat berjibaku hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3kg," tutupnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra mengungkapkan bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah terhambatnya jalur distribusi atau meningkatnya permintaan pasar dibandingkan dengan kemampuan distribusi.

“Perlu kita ketahui disparitas harga gas LPG 3 KG PSO dengan LPG Non-PSO begitu tinggi, sehingga berakibat adanya migrasi konsumen setiap tahunnya,” kata Daymas kepada Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Hal itu memicu tindakan penyelewengan, seperti adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengoplos isi gas LPG 3 Kg PSO ke gas LPG Non-PSO, yang justru akan semakin berdampak terhadap ketersediaan gas LPG 3Kg PSO di pasaran

“Pemerintah perlu mempercepat proses pencocokan data masyarakat yang memang layak menerima gas LPG 3 Kg, sehingga subsidi tersebut bisa lebih tepat saasaran dan gas LPG 3 Kg PSO tidak over kuota hingga akhir tahun,” Daymas menyarankan.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya-upaya lain untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kg.

Upaya-upaya ini salah satunya mempercepat program Jargas, mengurangi kebergantungan gas LPG dan mendorong penggunaan kompor listrik/induksi dan kompor surya.

“Kita perlu belajar dari kesalahan saat konversi minyak tanah ke gas LPG 15 tahun lalu, kita tidak boleh hanya bergantung dari 1 sumber energi saja untuk kebutuhan rumah tangga, diperlukan adanya bauran energi,” jelas Daymas.