Bansos Beras Terbukti Bisa Tahan Kenaikan Harga

Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan harga beras bisa terkendali sebagai dampak dari program bantuan beras yang diberikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat. Dalam hitungan Perum Bulog, rata-rata kenaikan harga beras di pasar umum tertahan hanya 0,4 persen sehingga inflasi jadi lebih terkendali.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandri menjelaskan, jika dibandingkan dengan kenaikan harga antarbulan, selama 4 bulan Bulog menjalankan bantuan pangan itu paling rendah dibandingkan periode 4 bulan sebelumnya.

"Ini salah satu dampak bahwa memang terhadap harga, bantuan pangan cukup terlihat,” kata Epi Sulandri dikutip dari Antara, Rabu (2/8/2023).

Mengutip data BPS, Bulog mencatat rata-rata perubahan harga berasa eceran pada periode Juli-Oktober 2022 sebesar 1,12 persen. Lalu pada empat bulan berikutnya yakni November dan Desember 2022 hingga Januari dan Maret 2023 terdapat rata-rata perubahan sebesar 1,67 persen.

Pada Maret-Juli yang merupakan periode penyaluran bantuan pangan beras, meski harga beras eceran mengalami sedikit kenaikan dibandingkan 2022, terdapat kestabilan harga yang turut mengendalikan inflasi. Pada periode tersebut rata-rata perubahan harga beras turun menjadi 0,4 persen.

Dampak lain dari bantuan pangan di antaranya adalah terciptanya sarana hilirisasi produksi beras dalam negeri, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan petani, meningkatkan produksi petani serta mendukung penyerapan gabah beras petani dalam negeri untuk CBP.

“Pada saat kami bertemu dengan penerima manfaat, uang senilai harga beras bisa digunakan untuk membeli lauk, dipakai untuk membayar uang sekolah anak, ke dokter gigi dan banyak lagi. Ada dampak-dampak yang penerima manfaat bisa langsung rasakan karena mereka bisa saving seharga 10 kilogram beras,” ucap Epi.

Epi menuturkan bahwa realisasi penyaluran pangan tahap pertama yang dimulai pada akhir Maret lalu telah mencapai 640.590 ton atau sebesar 100 persen dari pagu total.

2 dari 4 halaman

Diperpanjang

5000 Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok — Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Meski terdapat sejumlah kendala penyaluran seperti kondisi geografis, ketidaktepatan jadwal moda transportasi, dan tidak ditemukannya penerima bantuan, pemerintah sepakat untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Oktober-Desember 2023.

“Untuk tahap berikutnya sama dengan lokasi tahap satu. Untuk persiapan lebih baik kami menyusun timeline, bagaimana kami menyebarkan stok, menyebarkan kemasan, melakukan lelang transporter. Kami yakin pada 1 Oktober bisa dimulai,” tuturnya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi telah menugaskan Perum Bulog untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan beras melalui surat nomor 171/TS.03.03/ K/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pagan Pemerintah dalam rangka Bantuan Pangan Beras.

Sama dengan periode pertama, masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapat 10 kilogram beras selama 3 bulan dengan total 30 kilogram. Penyaluran bantuan beras tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli dan upaya pengendalian inflasi pangan pada momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

3 dari 4 halaman

Bakal Ada Bansos Beras 30 Kg di Oktober-Desember 2023, Siap-Siap!

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa kabar gembira dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan menggelontorkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 30 kg pada akhir tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan, RI 1 telah memintanya untuk menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat yang masuk kategori kelompok miskin, yakni sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam hal ini, pemerintah akan menyalurkan tambahan bansos beras 10 kg selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2023. Adapun total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun.

"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga yang rentan dengan setiap kelompok mendapatkan 10 kg beras per bulan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).

"Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan 30 kg, 10 kg per bulannya," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, tambahan bansos beras ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat terbawah dari berbagai guncangan yang terjadi di sektor ekonomi.

"Pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok paling rentan, kelompok paling miskin," tutur Sri Mulyani.

4 dari 4 halaman

Penyaluran Bansos Beras Selesai, Badan Pangan Nasional Minta Ditambah

Pemerintah telah selesai menyalurkan bantuan pangan beras atau bantuan sosial (bansos) beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Diharapkan dengan adanya bansos beras ini membantu masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menahan laju inflasi.

Penyaluran bansos beras ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui penugasan kepada Perum Bulog.

"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama tiga bulan ke depan," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dikutip dari Antara, Selasa (18/7/2023).

Arief mengatakan penambahan periode bantuan tersebut diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi.

BPS mencatat inflasi nasional pada Juni 2023 secara tahunan berada di angka 3,52 persen atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4,00 persen dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya 4,35 persen.

Lebih lanjut, Arief mengatakan proses penyaluran bantuan pangan beras tentunya mengalami berbagai tantangan di lapangan mulai dari validasi data kelompok penerima manfaat (KPM) hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.