Menhub Rayu Pengusaha Eropa Ikut Bangun IKN Nusantara

Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN.

Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain.

EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bertemu dengan delegasi Dewan Bisnis Uni Eropa ASEAN (EU-ASEAN Business Council/EU-ABC) dan Euro Cham di Jakarta, pada Senin 31 Juli 2023. Delegasi Eropa ini dipimpin oleh Ketua EU-ASEAN Business Council Jens Ruebbert dan Ketua EuroCham Indonesia Francois De Maricourt.

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan terus mendorong kerja sama bisnis kedua negara.

"Saya mendorong kolaborasi antar pemerintah dan pelaku bisnis dari Indonesia dan Uni Eropa untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi bilateral yang sangat besar," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8/2023).

Mendag berdialog dengan entitas ekonomi UE terkait kebijakan perdagangan seperti impor dan ekspor, e-commerce dan perdagangan internasional.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, kebijakan perdagangan luar negeri terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Untuk mencapai hal tersebut, Kemendag sedang membangun sistem pelayanan publik berbasis platform elektronik yang transparan, cepat, dan nyaman bagi pelaku usaha.

Sementara itu, terkait e-commerce, Zulkifli Hasan telah mengungkapkan niatnya untuk mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah ini untuk mendukung UMKM dan memastikan persaingan yang adil.