Kementerian ESDM Akui Warga Ramai-Ramai Pindah ke LPG 3 Kg Subsidi, Segini Jumlahnya

Rencana Penggantian LPG 3 Kg dengan Kompor Listrik 1.000 Watt — Pekerja melakukan bongkar muat tabung elpiji atau LPG 3 kilogram di agen gas kawasan Rawasari, Jakarta, Senin (19/9/2022). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengutarakan keseriusan pemerintah dalam melakukan program konversi kompor gas berbahan LPG 3 kg menjadi kompor listrik 1.000 watt atau kompor induksi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkonfirmasi adanya proses migrasi konsumen gas non subsidi, atau non public service obligation (NPSO) menuju tabung gas subsidi LPG 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jumlah pengguna LPG 3 kg sebagai barang public service obligation (PSO) naik hingga 5 persen. Di sisi lain, pengguna tabung gas non subsidi justru menurun lebih besar.

"Untuk yang PSO kebutuhan selalu naik, 4-5 persen. Non PSO turun 10 persen tahun kemarin. Ini jadi perhatian kami, apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, kenapa Non PSO turun, apakah terjadi switch," ujar Tutuka dalam sesi konferensi pers digital, Kamis (3/8/2023).

Berdasar hasil penyidikan, ditemukan adanya aksi pengoplosan dari fenomena migrasi menuju tabung gas LPG 3 kg dengan harga lebih murah. "Faktanya, ada beberapa pengoplosan. Pemerintah sedang betul-betul awasi ini," tegas Tutuka.

Tutuka berujar, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk LPG 3 kg dengan harga sangat murah agar bisa dinikmati konsumen yang masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Guna menjaga ketepatan alokasi, Kementerian ESDM pun meminta bantuan Pertamina untuk ikut memantau alur distribusi tabung gas melon, mulai dari pangkalan resmi hingga ke masyarakat yang membutuhkan.

"Kita amanatkan Pertamina yang saat ini secara ruang lingkup tanggung jawab di pangkalan. Tambah dikit lah, tugas tambahan, lihat sampai konsumen atau tidak. Pemerintah juga petakan konsumen mana yang berhak dapatkan PSO," tutur Tutuka.

Konsumsi LPG 3 Kg

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan melanjutkan, angka konsumsi tabung gas LPG 3 kg memang menunjukan peningkatan tren. Puncaknya pada 31 Juli 2023, angka transaksi mencapai 1,2 juta per hari.

"Terkait daerah dengan jumlah transaksi terbesar, sampai saat ini dalam lonjakan kemarin terjadi 31 Juli, Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah (jadi yang terbesar). Dimana terdapat 36 ribu pangkalan resmi di Jawa bagian barat, dan 45 ribu di Jawa bagian tengah," bebernya.

Melihat kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga tengah mengevaluasi adanya penambahan jumlah pangkalan resmi yang tersebar di Tanah Air. Saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kg subsidi ada sekitar 244 ribu. "Penambahan jumlah pangkalan tiap tahun trennya terjadi di angka 10 persen. Kalau tambah pangkalan lagi, kita lihat ketersediaan kuota. Itu dibuat berimbang dengan kebutuhan konsumen tersebut," ungkap Riva.

2 dari 3 halaman

Kelangkaan LPG 3 kg Karena Sistem Distribusi Terbuka, Pemerintah Harus Apa?

FOTO: Warga Beralih ke Gas Melon Imbas Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi — Pekerja melakukan bongkar muat tabung LPG 3 kg di salah satu agen di Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022). Imbas kenaikan harga jual LPG nonsubsidi Rp 2.000 per kg, pengelola agen gas mengungkapkan banyak warga mulai beralih ke LPG 3 kg subsidi atau gas melon karena harga gas nonsubsidi terlampau tinggi di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihebohkan dengan kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah daerah. Merespon masalah tersebut, Pertamina melakukan sidak ke sejumlah pasar.

Pengamat Energi di Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi melihat, LPG 3 kg langka ini sudah terjadi sekitar sebulan. Dia juga mencatat bahwa kelangkaan ini tidak hanya terjadi kali ini, tetapi sudah terjadi berulang kali.

Menurutnya,kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi disebutkan oleh dua faktor. Pertama adalah meningkatnya permintaan dari konsumen yang sebenarnya tidak memasuki kategori penerima subsidi LPG.

"Kalau dari kuota sudah mencukupi. Tetapi karena peningkatan permintaan konsumen yang sebenarnya tidak berhak menerima gas subsidi. Atau migrasi dari pembelian LPG 12 kg ke 3 kg," ujar Fahmy kepada Liputan6.com.

Dengan itu, menurut Fahmy, sudah waktu yang tepat untuk Pertamina merubah sistem distribusinya dari terbuka menjadi tertutup.

"Karena dengan sistem distribusi terbuka maka siapapu bisa membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah berapapun tanpa saksi. Maka dari itu terjadi permintaan dari konsumen yang tidak berhak menerima," jelasnya.

Konsumen tentunya teritarik untuk membeli karena disparitas harga antara 12 kg dengan 3 kg itu sellisih per kilonya cukup besar.Konsumen pada dasarnya rasional, bila mereka mendapati barang dengan harga lebih murah, mereka tidak akan memilih yang mahal," paparnya.

Dengan demikian, mestinya Pertamina mengubah sistem distribusi dari terbuka menjadi tertutup khusus untuk LPG 3 kg, ujar Fahmy.

3 dari 3 halaman

Saran Untuk Pertamina

2023, Pemerintah Perketat Pembelian LPG 3 Kg — Pekerja menata tabung gas elpiji 3 kg ke atas sepeda motor untuk didistribusikan di kawasan Jakarta, Rabu (4/1/2023). Pembelian menggunakan KTP ini diterapkan agar pembelian LPG 3 kg dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak atau tepat sasaran. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Untuk penanganan kelangkaan dalam jangka pendek, Fahmy melihat, Pertamina sudah melakukan langkah yang tepat dari operasi pasar.

"Tetapi operasi pasar ini belum menjamin kelangkaan tidak akan terjadi lagi. Maka jangka panjang, harus mengubah sistem distribusi menjadi tertutup," Fahmy menegaskan.

Selain itu, dia juga menyarankan, Pertamina perlu mengumpulkan data yang valid untuk menentukan siapa saja yang berhak membeli gs LPG 3 kg.

Fahmy menjelaskan, jika Pertamina melakukannya lewat aplikasi MYPertamina, itu tidak tepat sama sekali karena masyarakat miskin tidak punya akses pada aplikasi tersebut. Kemudian jika melalui KTP atau KK juga tidak tepat, karena tidak menggambarkan kondisi ekonomi suatu individu.

"Menurut saya yang paling tepat adalah menggunakan data valid yang sudah dimiliki oleh Kementerian Sosial, mereka sudah punya data tentang masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi," bebernya.

Data tersebut bahkan sudah dikumpulkan berdasarkan nama dan alamat. Data ini bahkan sudah digunakan ketika pembagian BLT. Cara ini akan jauh lebih mudah daripada mengumpulkan data lagi," tambah dia.