LPG 3 Kg Ternyata Banyak Diselewengkan, Ini Buktinya

Anggaran Ditambah Rp235 Miliar, LPG 3 Kg Dijamin Tak Naik — Pekerja menata tabung gas elpiji 3Kg di salah satu agen di kawasan Jakarta, Senin (13/6/2022). PT Pertamina (Persero) menerima tambahan belanja BBM dan LPG sebesar Rp235 miliar. Dengan tambahan alokasi subsidi tersebut, Pemerintah bersama Pertamina memastikan sampai hari ini harga Pertalite, Solar Bersubsidi dan LPG 3 Kg tidak naik. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan bentuk penyimpangan distribusi LPG 3 kg yang mengakibatkan kelangkaan di sejumlah daerah. Pasalnya, penyaluran tabung gas melon tersebut tercatat masih belum tepat sasaran.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap memaparkan, sesuai aturan yang ada, pengguna akhir LPG 3 kg itu seharusnya merupakan konsumen rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

"Kemudian, pendistribusian LPG 3 kg saat ini masih bersifat terbuka. Sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran LPG 3 kg yang belum tepat sasaran," ujar Maompang dalam sesi konferensi pers virtual, Kamis (3/8/2023).

Maompang lantas membeberkan bentuk-bentuk lain penyaluran LPG 3 kg. Mulai dari penimbunan yang dilakukan oknum, dan penjualan di tingkat pengecer yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Kemudian, penjualan atau pengangkutan ke wilayah yang bukan wilayah distribusi lintas kabupaten/kota atau wilayah yang belum terkonversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg. Sehingga pengangkutan LPG tabung 3 kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar di agen," paparnya.

Oleh karena itu, Maompang menilai perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendistribusian LPG tabung 3 kg yang saat ini berlaku. Sebab, ia memandang pencatatan transaksi secara manual dalam logbook pangkalan resmi rawan manipulasi.

Pengguna LPG tabung 3 kg

"Sehingga tidak mampu menunjukkan profil pengguna LPG tabung 3 kg yang sesungguhnya. Proses pendataan dan pencocokan data pengguna yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut," ungkapnya.

Pemerintah lantas berharap dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg agar tepat sasaran.

"Proses transformasi ini tentunya tidak mudah. Pasti banyak hambatan dan tantangan di lapangan. Tapi juga bukan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan melalui komitmen kita bersama," kata Maompang.

"Untuk itu, dukungan dari agen dan pangkalan termasuk juga pemerintah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota karena LPG tabung 3 kg ini termasuk barang penting dan ada tugas dari masing-masing pemda untuk mengawal supaya tepat sasaran. Ini menjadi faktor kunci keberhasilan pendataan atau registrasi ini," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Kementerian ESDM Akui Warga Ramai-Ramai Pindah ke LPG 3 Kg Subsidi, Segini Jumlahnya

2023, Pemerintah Perketat Pembelian LPG 3 Kg — Pekerja menata tabung gas elpiji 3 kg ke atas sepeda motor untuk didistribusikan di kawasan Jakarta, Rabu (4/1/2023). Tahun 2023, pembelian elpiji 3 kg akan diperketat dengan menggunakan KTP. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkonfirmasi adanya proses migrasi konsumen gas non subsidi, atau non public service obligation (NPSO) menuju tabung gas subsidi LPG 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jumlah pengguna LPG 3 kg sebagai barang public service obligation (PSO) naik hingga 5 persen. Di sisi lain, pengguna tabung gas non subsidi justru menurun lebih besar.

"Untuk yang PSO kebutuhan selalu naik, 4-5 persen. Non PSO turun 10 persen tahun kemarin. Ini jadi perhatian kami, apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, kenapa Non PSO turun, apakah terjadi switch," ujar Tutuka dalam sesi konferensi pers digital, Kamis (3/8/2023).Berdasar hasil penyidikan, ditemukan adanya aksi pengoplosan dari fenomena migrasi menuju tabung gas LPG 3 kg dengan harga lebih murah. "Faktanya, ada beberapa pengoplosan. Pemerintah sedang betul-betul awasi ini," tegas Tutuka.

Tutuka berujar, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk LPG 3 kg dengan harga sangat murah agar bisa dinikmati konsumen yang masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Guna menjaga ketepatan alokasi, Kementerian ESDM pun meminta bantuan Pertamina untuk ikut memantau alur distribusi tabung gas melon, mulai dari pangkalan resmi hingga ke masyarakat yang membutuhkan.

"Kita amanatkan Pertamina yang saat ini secara ruang lingkup tanggung jawab di pangkalan. Tambah dikit lah, tugas tambahan, lihat sampai konsumen atau tidak. Pemerintah juga petakan konsumen mana yang berhak dapatkan PSO," tutur Tutuka.

3 dari 3 halaman

Konsumsi LPG 3 Kg

Jangan Panik, Pertamina Pastikan Stok Gas LPG di Cirebon Aman — Sidak Kesediaan Pasokan Gas Elpiji di pangkalan dan agen wilayah Cirebon. (Istimewa)

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan melanjutkan, angka konsumsi tabung gas LPG 3 kg memang menunjukan peningkatan tren. Puncaknya pada 31 Juli 2023, angka transaksi mencapai 1,2 juta per hari.

"Terkait daerah dengan jumlah transaksi terbesar, sampai saat ini dalam lonjakan kemarin terjadi 31 Juli, Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah (jadi yang terbesar). Dimana terdapat 36 ribu pangkalan resmi di Jawa bagian barat, dan 45 ribu di Jawa bagian tengah," bebernya.

Melihat kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga tengah mengevaluasi adanya penambahan jumlah pangkalan resmi yang tersebar di Tanah Air. Saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kg subsidi ada sekitar 244 ribu. "Penambahan jumlah pangkalan tiap tahun trennya terjadi di angka 10 persen. Kalau tambah pangkalan lagi, kita lihat ketersediaan kuota. Itu dibuat berimbang dengan kebutuhan konsumen tersebut," ungkap Riva.