Liputan6.com, Bogor Kemajuan sektor pertanian tergantung berbagai variabel, salah satu yang penting adalah pupuk. Oleh karena itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap akses pupuk untuk petani dapat dipermudah
“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” ungkap Syahrul saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, di Sentul, Bogor pada 3 Agustus 2023.
Baca Juga
Mentan SYL menyebutkan pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan secepatnya. SOP pun harus diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik.
Advertisement
“Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani,” ungkap Syahrul.
Untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk, menurut Mentan SYL, digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk sangatlah penting.
“Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” sebut Syahrul.
Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk
Syahrul juga mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam transformasi kebijakan subsidi pupuk
“Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Pasalnya, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk. Sehingga lanjut Mentan, kerja tim harus dikedepankan.
“Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.
Advertisement
Program Pupuk Bersubsidi
Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menyebutkan program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya.
Karena itu, menurutnya, perlu ada peran serta pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Desa.
“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” sebut Bobby.
Lebih lanjut, Bobby mengapresiasi Menteri Pertanian bersama jajarannya yang telah turut mengawal program subsidi pupuk berjalan baik.
“Program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun. Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” ucap Bobby.
Pada workshop yang diselenggarakan oleh Ombudsman ini, Bobby menyebutkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.
“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi,” imbuh Bobby.
(*)