Kredit Macet UMKM Mau Dihapus, Pelaku Justru Usul Ini

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai rencana Pemerintah terkait penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero mengungkapkan, dengan adanya penghapusan kredit macet UMKM tersebut dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang sengaja membuat kreditnya dimacetkan.

"Kalau bicara manisnya kredit macet dihapuskan alhamdulillah. Tapi sebenarnya tujuannya apa?kayaknya tidak mendidik sekali. Pemerintah berencana menghapus kredit macet, nanti banyak yang bikin kreditnya dimacetin, kan gitu," kata Edy kepada Liputan6.com, Rabu (9/8/2023).

Edy pun mengusulkan agar Pemerintah belajar dari negara lain. Menurutnya, negara lain itu biasa mengajak pelaku UMKM yang kreditnya macet untuk berdiskusi.

"Tetapi mari kita belajar dari negara lain, kalau UMKM kreditnya macet itu diajakin ngobrol terkait kesulitannya apa," ujarnya.

Selain mengajak diskusi pelaku UMKM yang kreditnya macet, Pemerintah juga bisa memberikan tambahan modal kerja, pendampingan agar pelaku usaha tersebut bisa bangkit dari keterpurukannya dan bisa kembali membayar kewajibannya untuk membayar kredit KUR ke perbankan.

"Bukan dihapus bukukkan, tapi diberikan tambahan modal kerja, kemudian didampingi supaya pelaku UMKM itu bisa survive dan bangkit kembali, serta mampu membayar kewajibannya, atau diperpanjang pengembaliannya, itu cara-cara yang bisa dilakukan," usulnya.

Disisi lain, Edy pun mempertanyakan jika memang pemerintah memberlakukan penghapusan kredit macet UMKM, apakah pelaku usaha tersebut diblacklist dari perbankan atau tidak.

"Kalau semata-mata dihapuskan kredit macetnya ya alhamdulillah, tapi ada catatan diblacklist tidak? Tapi apakah ada catatan diperbankan dan OJK bahwa yang kredit macet dan dihapus, apakah ditandai merah sehingga kami tidak bisa mengajukan kredit lagi," ujarnya.

Oleh karena itu, Akumindo menegaskan agar Pemerintah berhari-hati dalam menetapkan kebijakan baru, utamanya menyangkut UMKM.

"Jadi, sebenarnya menurut saya berhati-hati terhadap kebijakan. Pertimbangkan baik-baik, kami mengusulkan lebih baik di reschedule dan ditambah modal kerja dibanding kita diberikan penghapusan beban kredit tapi juga diblacklist," pungkasnya.