Joe Biden Akan Batasi Investasi AS di China, Terutama Sektor Teknologi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan perintah pembatasan investasi Amerika di China dalam bidang teknologi tinggi yang sensitif.

Pembatasan investasi ini direncanakan untuk diterapkan tahun depan, menargetkan sektor-sektor seperti semikonduktor dan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, karena Washington berupaya membatasi akses ke teknologi utama.

"Komitmen Amerika Serikat untuk membuka investasi adalah landasan kebijakan ekonomi kami dan memberi Amerika Serikat keuntungan besar," kata Joe Biden dalam sepucuk surat kepada para pemimpin Kongres yang mengumumkan perintah eksekutif tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (10/8/2023).

"Namun, investasi Amerika Serikat tertentu dapat mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pengembangan teknologi dan produk sensitif di negara-negara yang mengembangkannya untuk melawan kemampuan Amerika Serikat dan sekutu,” jelas Biden.

Pembatasan ini diatur untuk melarang ekuitas swasta baru, modal ventura dan investasi usaha patungan di semikonduktor canggih, serta beberapa teknologi informasi kuantum di China, menurut Departemen Keuangan AS.

"Program investasi keluar akan mengisi celah kritis dalam perangkat keamanan nasional AS," kata seorang pejabat senior pemerintah AS tanpa menyebut nama.

Dilaporkan, Departemen Keuangan AS sedang mempertimbangkan persyaratan dan pemberitahuan untuk investasi AS di entitas China yang terlibat dalam semikonduktor, dan aktivitas yang berkaitan dengan jenis AI tertentu.

Akan tetapi, itu mengantisipasi menciptakan pengecualian untuk investasi AS tertentu ke sekuritas yang diperdagangkan secara publik dan transfer dari induk AS ke anak perusahaan.

Dampak pada Dolar?

Sementara volume dolar atau jumlah transaksi yang dicakup oleh pembatasan investasi cukup kecil, hal itu tidak berarti dampak keseluruhannya akan terbatas, ungkap Emily Benson, direktur Proyek Perdagangan dan Teknologi di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

"Ada kemungkinan bahwa sementara mereka tidak terkena larangan secara langsung, perusahaan akan memikirkan kembali sifat investasi mereka dan itu dapat berdampak buruk pada investasi bilateral dari waktu ke waktu," kata Benson kepada kantor berita AFP.