Bank Dunia Blokir Pembiayaan ke Uganda Usai Terbitnya UU Anti-LGBTQ+

Liputan6.com, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia memberikan sanksi kepada Uganda setelah negara tersebut mengesahkan Undang-Undang (UU) Anti-Homoseksualitas pada Mei lalu.

Bank Dunia menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui pembiayaan apa pun yang diajukan oleh Uganda karena UU yang diberlakukan negara tersebut bertentangan dengan nilai badan dunia tersebut.

Uganda menganggap langkah yang dijalankan oleh Bank Dunia ini tidak adil dan munafik. Duta Besar Uganda untuk PBB menyebut langkah yang dijalankan oleh lembaga internasional tersebut super "kejam".

Dalam sebuah ungggahan di Twitter yang sudah berganti nama menjadi X, Duta Besar Adonia Ayebare mengatakan sudah waktunya untuk memikirkan kembali metode kerja dan keputusan dewan Bank Dunia.

Pada Mei kemarin, Presiden Uganda Yoweri Museveni menandatangani UU Anti-Homoseksualitas di mana hukuman mati dijatuhkan untuk homoseksualitas. UU tersebut juga menetapkan hukuman penjara 20 tahun bagi siapa saja yang mempromosikan homoseksualitas di negara tersebut.

Bank Dunia menjelaskan bahwa visi mereka adalah memberantas kemiskinan di mana pun di planet ini. Dan tanpa dibatasi pada jenis kelamin apa pun misi tersebut akan berhasil.

“Inklusi dan non-diskriminasi adalah inti dari pekerjaan kami di seluruh dunia dan undang-undang melemahkan upaya kami karena bertentangan dengan nilai-nilai kami,” kata Bank Dunia dikutip dari bbc.com, Kamis (10/8/2023).

Ketika UU tersebut diberlakukan di Uganda, Bank Dunia mengungkapkan bahwa mereka mengirim tim ke negara tersebut untuk meninjau situasi dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka dan jelas bahwa "tindakan tambahan" akan diperlukan untuk melaksanakan proyek apa pun yang sejalan.

“Tujuan kami adalah untuk melindungi minoritas seksual dan gender dari diskriminasi dan pengucilan untuk proyek-proyek yang kami biayai,” tambah Bank Dunia.