Pemerintah Sudah Habiskan Rp 1.020 Triliun Buat Subsidi BBM hingga Bayar Pensiun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2023 mencapai Rp 1.020,4 triliun atau sekitar 45,4 persen dari pagu anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut telah dinikmati oleh masyarakat. Dari total belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua bagian besar yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 493 triliun dan belanja non K/L senilai Rp 527,4 triliun.

"Belanja non K/L yang isinya adalah untuk belanja subsidi kompensasi BBM (bahan bakar minyak) dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk dan juga untuk membayar pensiun," ujar Sri Mulyani, dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Bendahara negara itu, menyatakan bahwa total belanja Rp 1.020,4 triliun sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun 2022. "Jadi total dari belanja kita sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu 1 persen lebih rendah," terang dia.

Dari Rp 1.020,4 triliun sebanyak Rp 562,6 triliun itu adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat baik dalam bentuk kartu sembako, program keluarga harapan, serta pelayanan kesehatan.

"Untuk program keluarga harapan ini Rp 14,9 triliun untuk 9,8 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Selain itu mereka juga mendapatkan kartu sembako Rp 22,2 triliun untuk 18,7 triliun KPM. Ini jumlahnya lebih besar dari penerima kartu keluarga harapan," jelasnya.

Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Selain mendapatkan PKH dan kartu sembako, kata Menkeu, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN yaitu Rp 27 triliun untuk 96,7 juta peserta.

"Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu. Sehingga apabila mereka sakit, mereka tetap bisa mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka membayar. Itu adalah APBN yang hadir bagi kelompok yang paling rentan," imbuhnya.