Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pertanian Tumbuh Positif dan Jadi Bantalan Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Maruf Amin menyebut sektor pertanian Indonesia selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini membuat pertanian menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pandemi, juga dampak perubahan iklim ekstrem dan dampak ketegangan geopolitik dunia.

"Ketangguhan sektor pertanian makin diuji dengan adanya ancaman krisis El Nino, sektor pertanian mampu mencukupi supply beras sepanjang krisis tersebut," ujar Wapres dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 di Istana Wapres, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Di tengah berbagai tantangan dan hambatan, sektor pertanian Indonesia telah menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2022 PDB Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,33% (y-on-y). Hingga triwulan II 2023, PDB sektor pertanian tumbuh 14,28% (q-to-q).

Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus dalam perdagangan produk pertanian. Pada tahun 2022, surplus perdagangan produk pertanian mencapai 275,15 triliun. Selama Januari-Juni 2023, ekspor produk pertanian mencapai Rp258,46 triliun dan mengalami surplus sebesar Rp74,35 triliun.

"Kita bersyukur indeks NTP meningkat sebagai cerminan kesejahteraan petani. Alhamdulillah, masalah pangan selama ini bisa diatasi dan harga pangan relatif terjaga. Ini ditunjukkan dengan turunnya inflasi di Indonesia dan masih berada pada batas terkendali karena keberhasilan kita menjaga pasokan," katanya.

Selain hal itu, Wapres meminta agar kinerja pertanian dapat ditingkatkan kembali dalam menopang kemungkinan adanya krisis pangan global. Artinya capaian sektor pertanian Indonesia harus berada pada level sebelum masa pandemi.

"Capaian kita belum kembali ke situasi normal karena itu kita masih dituntut untuk bekerja lebih keras lagi setelah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyambut baik inisiatif Kementan untuk pemberian Adhikarya Pembangunan Pertanian sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras berbagai stakeholder.

2 dari 2 halaman

Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, penyerahan penghargaan Adhikarya ini merupakan wujud apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada para pihak yang selama ini sudah membuktikan diri bekerja keras untuk mensukseskan pembangunan pertanian di Indonesia.

"Dengan penghargaan ini diharapkan kita semakin termotivasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian. Ini juga adalah sebuah wujud kepedulian kita kepada kepentingan bangsa dan negara termasuk dua menteri yang hadir yang telah berkontribusi melampaui tugas fungsi dan peranan mereka," katanya.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pertanian Tumbuh dan Jadi Bantalan Ekonomi RI — Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Maruf Amin dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 di Istana Wapres, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Penghargaan Adhikarya Utama diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, beserta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Keduanya dinilai terlibat langsung bersama sejumlah kepala daerah yang terdiri dari 10 Gubernur dan 12 Bupati dalam gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino untuk tambah tanam padi pada bulan Agustus - September 2023 seluas 500.000 hektar.

Kesepuluh Gubernur yang menerima Adhikarya Nararya adalah Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Pj. Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Penghargaan Adhikarya Pratama diberikan kepada 12 Kabupaten sentra yang telah memberikan dukungan maksimal dalam penyediaan pangan nasional, yaitu: Bupati Deli Serdang, Bupati Banyuasin, Bupati Indramayu, Bupati Grobogan, Bupati Lamongan, Bupati Bone, Bupati Lampung Tengah, Bupati Pandeglang, Pj. Bupati Barito Kuala, Bupati Lombok Tengah, Bupati Klaten, dan Bupati Gowa.

(*)