Polusi Udara Jakarta Memburuk, Transportasi Umum Perlu Dibenahi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sejumlah langkah-langkah untuk atasi polusi udara di Jakarta yang memburuk, salah satu dengan perbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Namun, pengamat menilai hal terpenting benahi polusi udara membenahi akar masalah salah satu kurangnya transportasi umum.

Pengamat transportasi, Djoko Setijawarno menuturkan, akar masalah polusi udara di Jakarta yang memburuk, salah satunya dari transportasi umum sekitar Jakarta. Hal ini seiring transportasi publik yang masih kurang. Akan tetapi, ia mengakui untuk membenahi transportasi umum butuh usaha besar.

“Akar masalah bukan ruang terbuka hijau, taman itu pengaruhnya kecil.(Akar masalah-red) Transportasi publik di sekitar Jakarta, buat angkutan umum di daerah perumahan. Ini bangun perumahan tapi tidak ada angkutan umum,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (15/8/2023).

Djoko menuturkan, memang benahi transportasi umum ini butuh usaha besar. Namun, hasilnya akan luar biasa. Djoko mencontohkan, salah satunya saat kereta rel listrik (KRL) dibenahi.

“Belajar dengan KRL Jabodetabek, sebelum tahun 2013 sangat buruk layanannya hanya mampu angkut rata-rata 350 penumpang per hari. Setelah dilakukan pembenahan di banyak hal, dalam kurun 5 tahun penumpang bertambah hingga 1,1 juta penumpang pada 2018,” ujar Djoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Ia menambahkan, pembenahan yang berarti sangat nampak sekali, antara lain ketepatan jadwal keberangkatan, semua kereta singgah di stasiun, tarif lebih murah, pelayanan semakin bagus.

2 dari 4 halaman

Mencontoh Pembenahan KRL Jabodetabek

Minim RTH, Begini Wajah Polusi Udara di Langit Jakarta — Lansekap gedung bertingkat serta pemukiman penduduk yang tertutup kabut terlihat di kawasan Jakarta, Senin (16/12/2019). Besarnya gas buang kendaraan serta minimnya RTH menyebabkan DKI Jakarta menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Selain itu, stasiun bersih dan bebas pedagang kaki lima, berjualan di dalam kereta dilarang, sterilisasi stasiun, sistem pembayaran dipermudah, tidak ada antrean pembelian tiket, jarak keberangkatan antar kereta semakin pendek, informasi jadwal singgah kereta mudah didapat (integrasi jadwal), integrasi fisik terjadi di setiap stasiun.

Kemudian ada jaminan keamanan selama perjalanan, penumpang di atap kereta sudah hilang, kondisi kebersihan kereta terjamin bersih, jika ada keluhan penumpang segera ditanggapi. Selain itu, pelayanan terhadap disabilitas terus ditingkatkan.

“Kebijakan membenahi angkutan umum tidak hanya diberlakukan di Jakarta, melainkan juga berlaku di daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangernag dan Bekasi (Bodetabek). Bantuan rutin dari APBD DKI Jakarta setiap tahun ke pemda di Bodetabek untuk beberapa tahun dapat difokuskan untuk membenahi layanan angkutan umum di daerah masing-masing,” kata dia.

3 dari 4 halaman

Badan Pengelola Transportasi Jabodebek Perlu Dukungan

Polusi Udara Jakarta — Kendaraan melintas saat kabut polusi menyelimuti Jakarta, Kamis (27/7/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Djoko menambahkan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga perlu mendapatkan dukungan untuk membangun transportasi umum. Ia menilai, BPTJ belum dapatkan dukungan untuk bangun transportasi di sekitar Jabodebek.

"Ego sektoral masih tinggi. Harusnya bersama-sama benahi untuk atasi macet, kecelakaan, inflasi. Ini masih separuh-separuh saja,” tutur dia.

Djoko menambahkan, untuk membenahi transportasi publik di Jabodetabek perlu dilakukan dengan kebijakan push and pull strategy. Push strategy dengan kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum. Sedangkan pull strategy dengan menyediakan layanan angkutan umum terintegrsi, kemudahan bagi penggunaan angkutan umum.

Djoko mengatakan, rencana penerapan jalan berbayar elektronik sudah diwacanakan sejak Gubernur Sutiyoso dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang pola transportasi makro.

Ia mengatakan, manfaat jalan berbayar elektronik dari sektor lalu lintas adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Sisi hukum adalah penegakan hukum secara elektronik, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan meningkatkan ketertiban masyarakat. Sisi lingkungan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan, dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor,” kata dia.

4 dari 4 halaman

Sediakan Angkutan Umum

Macet — Suasana lalu lintas kendaraan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Gubernur Anies Baswedan menyampaikan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap menjadi salah satu rencana Pemprov DKI mengatasi polusi udara di Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ia menambahkan, manfaat dari sisi transportasi dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum massal, mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, mewujudkan tarif angkutan umum massal lebih terjangkau dan meningkatkan kinerja lalu lintas.

Djoko mengatakan, layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih perumahan di Bodetabek tidak terlayani transportasi umum. Sedangkan Jakarta layanan transportasi umum sudah meng cover 92 persen wilayahnya. Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta sudah ada layanan angkot Jaklingko.

Oleh karena itu, ia mengimbau untuk sediakan dulu angkutan umum di Bodetabek seperti Trans Pakuan di Bogor atau Tayo di Tangerang (untuk menyelesaikan first mile, last mile dan konektivitas).

“Sebaiknya tahun depan (2024) mulai dioperasikan ERP ini dan telah LRT Jabodebek beroperasi tahun ini (dapat menambah kapasitas angkutan umum) dan masih ada sisa waktu untuk sosialisasi ke warga,” ujar Djoko.