Gaji PNS Naik 2024 Diumumkan Jokowi Hari Ini 16 Agustus 2023, Jadi Berapa?

Ketua Dewan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakhrullah mengapresiasi langkah pemerintah ini. Dia berharap kesenjangan upah dan tunjangan kinerja bagi PNS bisa lebih adil lagi tahun depan.

"Korpri mengucapkan terima kasih pada pemerintah atas perhatian pemerintah untuk menaikkan gaji dan tunjangan kinerja atau perubahan sistem didalam pemberian tunjangan kinerja," ujar dia kepada Liputan6.com.

"Nah harapan Korpri ini bisa lebih adil, juga tunjangan kinerja agar sistemnya dibuat sama di seluruh kementerian/lembaga, termausk grade-nya. Sekarang itu kan grade-nya tidak sama di setiap kementerian/lembaga," sambungnya.

Dia mengisahkan, hitungan tingkat tukin bagi Kementerian Keuangan misalnya dinilai lebih tinggi ketimbang pegawai di instansi lain. Termasuk adanya perbedaan di pemerintah daerah.

"Agar pemerintah bisa lebih adil didalam membangun sistemnya termasuk bisa memahami risiko-risiko pekerjaannya. Contoh sajalah, risiko pekerjaan di Kemenkeu tidak lebih berbahaya daripada teman-teman yang berprofesi di tenaga kesehatan," kata dia.

Belum lagi, kata Zudan, risiko yang harus dihadapi oleh para guru yang bekerja di daerah-daerah terpencil. Risiko yang dihadapi adalah kesulitan mencapai daerah tempat bekerja, ditambah di beberapa pihak harus meninggalkan keluarga.

"Juga risiko guru terpencil yang mengajar harus menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, terus temen2 yang di wilayah perbatasan, yang berpisah dengan anak istri, atau istri berpisah dengan suami karena bekerja di daerah terpencil. Itu harus menjadi pertimbangan oemerintah didalam menyusun sistem penggajian nasional termasuk kenaikan gaji ini," bebernya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, sistem pemberian gaji dan tunjangan yang saat ini berlaku dinilai belum adil. Kembali lagi pada dasar hitungan bagi PNS yang bekerja di daerah dan di instansi pusat.

Menurutnya, melalui rencana kenaikan gaji dan formulasi ulang pemberian tukin, bisa memberikan keadilan pendapatan bagi PNS dengan risiko tinggi.

"Belum, belum adil. Pemerintah harus memperhatikan nakes, guru, nakes itu risikonya nyawa loh bekerja itu. Jadi jangan ada kesan pemerintah memanjakan PNS di kementerian Keuangan dengan tukin yang tinggi," tegasnya.