Banyak Negara Jadi Pasien IMF, Bamsoet: Indonesia Tidak Boleh Jadi Negara Gagal

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat Sidang Tahunan MPR RI 2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Liputan6.com, Jakarta Kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak membuat sejumlah negara berbondong-bondong menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kalau Indonesia tak boleh menjadi salah satu diantaranya.

Dia menyoroti, dengan berbagai potensi ekonomi yang ada, Indonesia harus mampu untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah kedepan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Pria yang karib disapa Bamsoet ini menegaskan, atas potensi yang ada, Indonesia tak boleh terancam berbagai krisis ekonomi.

"Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal," tegasnya.

Sejumlah potensi yang dimiliki Indonesia, kata dia, seperti sumber daya alam (SDA) terbesar di dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam.

"Namun demikian, masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut," kata dia.

"Kita berterima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," sambungnya.

Untuk itu, dia meminta kalau Indonesia harus punya roadmap jangka panjang yang jelas. Tujuannya untuk menuntun arah kapal Indonesia berlayar.

"Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

2 dari 3 halaman

Bamsoet: Kita Tak Bisa Bergantung pada Sumber Daya Alam Mentah, Harus Hilirisasi!

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet salam sidang tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022) (dok: Tira)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia tak lagi bisa bergantung pada bahan mentah dari sumber daya alam.

"Kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah," ujar dia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Untuk itu, dibutuhkan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi negara. Menurutnya, pemerintah sudah mulai serius untuk mendatangkan berbagai investasi untuk menggenjot hilirisasi ini.

"Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder, agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi, dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun, dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral," paparnya.

HilirisasiPria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai, hilirisasi harus terus didorong. Harapannya, ada nilai tambah dari proses lanjutan dari barang mentah menjadi barang jadi tersebut. Dengan demikian, bisa menambah pemasukan dan manfaat juga bagi negara.

"Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri," urainya

"Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945," sambung Bamsoet.

3 dari 3 halaman

Perlu Perubahan Mindset

Menyusul upaya hilirisasi tadi, Bamsoet menilai perlu adanya perubahan dari sisi pola pikir atau mindset dari setiap pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat.

"Diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multi pihak, untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya. Serta melakukan upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir, sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral; emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi," bebernya.

"Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional," tegas Bambang Soesatyo.