Sidang Tahunan MPR 2023, Simak Pesan Jokowi untuk Pemimpin Selanjutnya

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI pada Rabu, 16 Agustus 2023. (Photo dok. Youtube DPR RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Jokowi pun berpesan kepada Pemimpin negara selanjutnya, agar bisa mengelola warisan yang diturunkannya, khususnya terkait hilirisasi Smber Daya Alam (SDA).

"Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan bukan itu.Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini," kata Jokowi.

Diketahui, dimasa Pemerintahannya, Jokowi tengah mendorong hilirisasi SDA termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

Menurutnya, memperoleh sumber daya alam (SDA) yang melimpah saja tidak cukup, karena itu bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pemalas, lantaran hanya menjual bahan mentah saja.

Jokowi menegaskan, Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah SDA-nya, sehingga bisa memberikan nilah tambah sekaligus mensejahterakan rakyat melalui hilirisasi.

"Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi," ujarnya.

Hilirisasi yang ingin Pemerintah lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.

2 dari 3 halaman

Pahit bagi Pengekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI

Di samping itu, hilirisasi yang ingin Pemerintah lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM Petani dan Nelayan , sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

"Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi memastikan, usaha hilirisasi tersebut akan berbuah manis untuk Indonesia ke depannya, utamanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

"Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebagai contoh, setelah Indonesia stop ekspor nikel ore di 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat, kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.

3 dari 3 halaman

Tantangan Jokowi

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan Pakai Baju Adat Tanimbar Maluku — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersama Ibu Negara Iriana melambaikan tangan saat tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Jokowi mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Maka, kata Jokowi, dibutuhkan Pemimpin negara yang berani dan konsisten untuk meneruskan warisan pekerjaan dari Presiden sebelumnya. Karena tantangan ke depan tidaklah mudah.

"Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas," ujarnya.

"Tantangan kedepan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer," tambah Jokowi.

Oleh sebab itu menurut Jokowi, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah 1 faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan.

"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa," pungkasnya.