Ketua MPR Bamsoet Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani: Guna Mengawal Proses Regenerasi Bangsa

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden).

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet membuka Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8/2023). Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa dengan Bamsoet ini secara terang-terangan menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI masih terbatas.

Ia pun meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menambah angagran sehingga bisa lebih dalam sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI terutama kepada Gen Z untuk proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung.

"Tapi, agenda sosialisasi Empat Pilar MPR RI terus gencar dilaksanakan walaupun dana cukup terbatas," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam Pidato Sidang Tahunan MPR - DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Di sisi lain, proporsi generasi milineal dan generasi Z mulai mendominasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Yakni, dengan total proporsi mencapai 53 persen.

Bahkan, dalam pemilihan umum 2024 nanti komposisi keduanya mencapai 61 persen dari jumlah pemilih. Skenario ini menunjukkan bahwa transisi antar-generasi sedang berlangsung, baik di tubuh birokrasi negara, maupun kancah perpolitikan.

"Situasi ini harus disikapi dengan upaya serius untuk menstimulasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda," beber Bamsoet.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI.

MPR RI berkomitmen menjadikan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai bekal bagi generasi muda, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional di segala lini kehidupan.

"Guna mengawal proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung. Untuk itu perlu perhatian menteri keuangan untuk (anggaran) hal ini," pungkas Bamsoet.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menanggapi permintaan dari Bamsoet tersebut. Saat ditanya awak media, Sri Mulyani hanya melempar senyum sambil meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam Sidang Tahunan, Bamsoet Usul Penundaan Pemilu dan MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat Sidang Tahunan MPR RI 2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet resmi membuka Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8/2023).

Dalam pidatonya, Bamsoet menyampaikan wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu apabila ada keadaan darurat seperti bencana besar hingga peperangan.

"Keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilihan Umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagai produk hukum. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?," beber Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Dia lantas memoertanyakan terkait lembaga mana yang berwenang untuk menunda Pemilu, mengingat MPR RI kini tak lagi memiliki kewenangan tersebut.

"Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis. Masalah-masalah seperti di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya, setelah Perubahan Undang- Undang Dasar 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa," kata Bamsoet.

Untuk itu, ia mengusulkan MPR kembali mendapat kewenangan tertinggi tersebut.

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," pungkas Bamsoet.

3 dari 3 halaman

Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jelang Pemilu 2024

Bamsoet mengajak semua pihak mewujdukan Pemilu 2024 dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Lebih dari itu, kita berharap, siapapun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya," kata dia.

Bamsoet menyebut, sudah selayaknya seluruh pemimpin politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.

"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia Maju," ucap dia.

Politikus Golkar itu juga kembali menyampaikan pantun, kali ini berisi bahwa belum ada nama capwares yang dideklarasikan secara resmi.

"Dari Aceh sampai Papua,

Sudah tentu berbeda sukunya,

Para capres sudah tau siapa,

Meski masih belum jelas siapa cawapresnya," jelas Bamsoet.