Sukses

Jokowi Gelontorkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp 108,8 Triliun di 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran senilai Rp 108,8 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di tahun depan.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran senilai Rp 108,8 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di tahun depan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membacakan Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).

Jokowi memaparkan, alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan hingga penguatan cadangan pangan.

 

"Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik," papar Jokowi.

"Kemudian penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional," imbuhnya.

Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, Jokowi menambahkan, pemerintah bakal mendorong hilirisasi sumber daya alam. Tak hanya untuk urusan pangan, tapi juga program kendaraan listrik yang tengah digencarkan.

"Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)," kata Jokowi.

Transformasi Ekonomi

Menurut dia, itu berguna untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Jokowi bilang, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, China, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," tuturnya.

 

2 dari 4 halaman

Hapus Kemiskinan Ekstrem di 2024, Jokowi Siapkan Rp 493,5 Triliun untuk Perlindungan Sosial

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam rangka hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata dia pada Pidato Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.

3 dari 4 halaman

RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, Jokowi Pede Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Tahun Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 dikisaran 5,2 persen. Hal itu disampaikan dalam Pidato Presiden tentang RAPBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Perkiraan tersebut, berdasarkan atas pertimbangan potensi perekonomian yang Indonesia miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang.

"Maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen," kata Jokowi.Adapun untuk stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus diwujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.

Kemudian, Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Selain itu, peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.

"Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga," ujarnya.

Asumsi Makro 2024Lebih lanjut, asumsi makro 2024 selanjutnya yakni rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.

"Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal," ujar Jokowi.

Terkahir, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masingmencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

 

 

 

4 dari 4 halaman

Tunggu Restu Jokowi, Tukin Sejumlah PNS Bakal Naik hingga 20 Persen

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memberikan bocoran mengenai kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Azwar Anas mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah soal kenaikan tukin PNS. Nantinya, evaluasi dari pembayaran tunjangan kinerja tersebut bakal disesuaikan dengan kinerja masing-masing instansi yang ada.

"Tentu berdasarkan kinerja masing-masing kementerian dan lembaga, beberapa hari ini kita sedang evaluasi dari beberapa teman kementerian dan lembaga yang dari kinerja mereka sudah bisa naik," ujarnya di sela-sela acara Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Beberapa pemda kinerjanya cukup bagus. Harapannya ke depan mereka lebih berdampak hasil kinerjanya," tambah dia.

Kementerian PANRB juga rutin melakukan evaluasi terhadap kebijakan tukin PNS. Hasilnya, ada sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai berhak menerima kenaikan tunjangan kinerja hingga 20 persen.

Namun penetapannya masih menunggu legitimasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau yang sudah berproses di kami ada yang sudah kita ajukan ke Presiden, tunggu persetujuan dengan kenaikan tukin yang tentu tidak sama setiap kementerian dan lembaga. Ada yang naik 10-20 persen berdasarkan target kinerja yang mereka miliki masing-masing," paparnya.

Menurut dia, penilaian tunjangan kinerja ini selaras dengan misi pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

"Soal tukin ini jadi perhatian kita, fokus reformasi birokrasi berdampak, yaitu terkait penanganan kemiskinan, investasi, penanganan inflasi di daerah, dan digitalisasi," kata Anas.

 

Video Terkini