Jokowi Pamer Rasio Utang Indonesia di Nota Keuangan, Paling Rendah di G20

Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2023 turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi Utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal II 2023 tercatat sebesar USD 396,3 miliar, terpangkas dari USD 403,2 nimiar di akhir kuartal I 2023.

Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,9 persen. (yoy).

"Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri ini terutama bersumber dari penurunan utang luar negeri sektor swasta," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (15/8/2023).

Erwin mengatakan, utang luar negeri pemerintah menurun dibandingkan dengan kuartal I lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar USD 192,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD 194 miliar dolar, atau secara tahunan tumbuh 2,8 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga," paparnya.

Menurut dia, utang luar negeri pemerintah diarahkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Tujuannya, untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0 persen ); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," kata Erwin.