Pandemi Berakhir, Anggaran Perlindungan Sosial Justru Naik Jadi Rp 493,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 sebesar Rp 493,5 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding anggaran Perlinsos di 2021 senilai Rp 468,2 triliun, dan 2022 sebesar Rp 431,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran perlindungan sosial tahun depan hampir setara dengan dana yang digelontorkan pemerintah pada awal pandemi Covid-19 di 2020, sebesar Rp 497,9 triliun.

"Perlindungan sosial 2024 disampaikan pak Presiden mencapai Rp 493,5 triliun. Kalau dilihat, nilainya hampir setara dengan yang terjadi pada saat pandemi yang sangat dahsyat, Rp 498 triliun," ujar Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sang Bendahara Negara menjelaskan, anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun ini. Menurutnya, itu selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Ini karena komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem dan berbagai perbaikan untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40 persen terbawah," kata Sri Mulyani.

Secara pembagian, anggaran perlinsos 2024 terbesar dialokasikan untuk subsidi energi Rp 185,9 triliun, yakni untuk subsidi listrik, BBM dan LPG.

Sementara subsidi non energi sebesar Rp 114,3 triliun, naik Rp 36,1 triliun. Antara lain, untuk subsidi bunga KUR, perumahan, PSO, dan subsidi pupuk.

Selanjutnya, Rp 82,3 triliun untuk berbagai program bansos semisal JKN, bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) hingga bantuan sosial lainnya. Angka itu naik Rp 10,3 triliun dari tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako Rp 81,2 triliun, naik Rp 7,4 triliun dari 2023.