DPR Sebut Anggaran Ketahanan Pangan Masih Kurang

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memandang anggaran untuk ketahanan pangan masih kurang, utamanya untuk Kementerian Pertanian. Menurutnya, untuk menjaga ketahanan pangan, dibutuhkan biaya yang lebih besar.

Hal ini menyusul alokasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk sektor ketahanan pangan sekitar Rp 108,8 triliun. Meski begitu, angka ini disebar untuk berbagai kementerian dan lembaga, termasuk untuk pengembangan food estate.

"(Anggaran) Ketahanan pangan Rp 108,8 triliun, tetapi itu dibagi dalam berbagai kementerian, kalau Kementerian Pertanian hanya Rp 14,8 triliun," ujar dia saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut dia, alokasi untuk Kementan itu masih terlalu kecil untuk menjaga ketahanan pangan dan menopang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Kementan. Dia bahkan mengambil contoh kalau alokasi ketahanan pangan ke Kementan lebih besar dari saat ini.

"Ya masih kurang. Pernah 2011 itu (alokasinya) Rp 23 koma sekian triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran senilai Rp 108,8 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di tahun depan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membacakan Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).

2 dari 4 halaman

Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Jokowi memaparkan, alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan hingga penguatan cadangan pangan.

"Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik," papar Jokowi.

"Kemudian penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional," imbuhnya.

Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, Jokowi menambahkan, pemerintah bakal mendorong hilirisasi sumber daya alam. Tak hanya untuk urusan pangan, tapi juga program kendaraan listrik yang tengah digencarkan.

"Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)," kata Jokowi.

3 dari 4 halaman

Transformasi Ekonomi

Menurut dia, itu berguna untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Jokowi bilang, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, China, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Hapus Kemiskinan Ekstrem

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam rangka hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata dia pada Pidato Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.