Sukses

Cadangan Nikel Indonesia Bisa Sampai 15 Tahun

Kementerian ESDM sedari dulu sudah menghimbau agar membatasi pembangunan smelter nikel baru. Adapun menurut perhitungan kasar instansi, cadangan nikel di Indonesia masih cukup sampai di atas 10 tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan fasilitas pengolahan atau pemurnian, alias melakukan moratorium smelter nikel baru dalam negeri. Pasalnya, cadangan nikel di Indonesia diprediksi bakal habis dalam kurun waktu 7 tahun lagi. 

Namun, menurut perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan nikel di Tanah Air masih tersisa antara 10-15 tahun lagi. 

Staf Khusus Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Irwandy Arif mengatakan, asumsi perihal cadangan nikel dalam negeri bervariasi. Ada yang mengatakan 7 tahun, tapi ada juga yang bilang masih cukup hingga 15 tahun. 

"Tergantung konsumsi. Konsumsinya itu yg kemudian tergantung penemuan cadangan baru dari hasil eksplorasi. Yang namanya dinamika itu terjadi. Jadi tidak fix 7 tahun," ujar Irwandy di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Irwandy mengutarakan, Kementerian ESDM sedari dulu sudah menghimbau agar membatasi pembangunan smelter nikel baru. Adapun menurut perhitungan kasar instansi, cadangan nikel di Indonesia masih cukup sampai di atas 10 tahun. 

"Kira-kira kalau kita hitung secara kasar ya 10-15 tahun. Tapi yang saya bilang, ini sangat dinamis. Tergantung eksplorasi kita, penemuan cadanga baru, kemudian pemanfaatan limonit daripada saprolit," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Irwandy mengungkapkan, Menteri ESDM memang belum mengeluarkan kebijakan melakukan moratorium smelter nikel baru. Namun, ia tetap meminta kesadaran dari para pelaku usaha terkait. 

"Belum, baru himbauan aja dari pak Menteri. Karena memang konsumsi bijih saprolitnya luar biasa. Ini harus kita perhatikan. Tapi yang sudah disetujui tetap jalan ya, terutama yg masuk dalam proyek strategis nasional," tuturnya. 

 

2 dari 3 halaman

Jokowi Pamer Hilirisasi Nikel di Sidang Tahunan, 43 Pabrik Siap Genjot Produksi

Dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerukan pemberhentian ekspor bahan mineral mentah dari Indonesia, salah satunya ekspor nikel sejak tahun 2020.

"Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat, kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru 1 komoditas," kata Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, yang disiarkan langsung secara daring pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Jokowi menjelaskan, hal itu dapat tercapai dengan Indonesia yang konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel tembaga bauksit CPO dan  Rumput laut.

Presiden juga memamerkan hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, yang menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia akan capai Rp 153 juta (USD 10.900).

 

3 dari 3 halaman

Hitungan Pendapatan per Kapita

"Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 217 juta (USD 15.800). Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 331 juta (USD 25.000). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta," Jokowi merinci.

Artinya dalam 10 tahun lompatanya bisa 2 kali lipat lebih,  dimana fondasi untuk menggapai itu semua sudah dimulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing Indonesia.

"Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," papar Jokowi saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI.

Video Terkini