UU IKN Direvisi, Badan Otorita Bisa Kelola Keuangan Sendiri

Melalui revisi aturan ini, Suharso menyebut Badan Otorita IKN memiliki kewenangan yang lebih luas. Mulai dari pengelolaan hak atas tanah hingga sektor keuangan.

Dia juga menyebut, setelah revisi selesai, artinya ada landasan hukum yang lebih kuat meski saat ini sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) yang memayungi kegiatan Badan Otorita IKN.

"Karena kewenangannya diubah maka dengan demikian hal-hal yang terkait dengan kewenangan, termasuk soal pengaturan hak atas tanah, mengenai soal keuangan, mengenai anggaran dan barang, apakah kuasa atau pengelola, itu sebenarnya berubah. Jadi intinya itu," paparnya.

"Sebenarnya perpres kewenangan khusus itu sudah ada, jadi sekarang karena undang-undang ini baru, kan prepres kewenangan khusus sudah terbit tahun lalu dengan perubahan yang ini tentu akan di perbaiki dan sesungguhnya banyak hal didalam perpres itu yang kita adopsi ke dalam undang-undang supaya jauh lebih baik," tambah Suharso Monoarfa.

Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dipandang bisa memuluskan langkah investor masuk untuk menanamkan modalnya. Salah satu pos revisi adalah terkait pertanahan di IKN Nusantara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menerangkan, aspek pertanahan jadi satu aturan yang bakal direvisi. Ada sejumlah poin yang mendasari hal tersebut.

Latar belakang perubahan ditujukan untuk, pertama, mengoptimalisasi pengelolaan tanah terutama tanah yang akan digunakan untuk kepentingan investasi, yang seharusnya dibawah kendali pengelolaan otorita. Kedua, menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam kegiatan pembangunan IKN.

"Mengukur jangka waktu dan mekanisme hak atas tanah yang berbeda di wilayah IKN untuk lebih menarik investasi," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/8/2023).

Jika tidak dilakukan perubahan, Suharso khawatir itu akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara. Misalnya, otorita tidak dapat melakukan pengelolaan tanah secara efektif dan optimal dan akan berdampak pada minat dan kepercayaan investor.

Kedua, tanpa pengendalian aset dalam ADP menjadi barang milik otorita, otorita dan badna ushaa milik otorita akan sulit untuk bekerja cepat dan efisien dalam mengelola aset di wikayam.

"Ketiga, kepemilikan maupun penguasaan tanah pribadi oleh masyarkaat tidak diakui di wilayah Ibu Kota Nusantara. Keempat, unvestor yang berminat di IKN tidak dapat terjaring sebanyak yang diharapkan," paparnya.