Bicara Bisnis Inklusif, Menteri Teten Minta UMKM Dapat Perhatian

Guna mendorong praktis inklusif di sektor bisnis ini, Teten melihat perlu adanya kolaborasi. Sebut saja, kerja sama antara pemeeonrah, swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi yang memperjuangkan hak perempuan.

"Bersama-sama dapat menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mengatasi tantangan di zaman ini. Seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan kemiskinan," ungkapnya.

“Kemitraan antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam mendorong inovasi, memanfaatkan sumber daya, dan meningkatkan praktik bisnis inklusif dan bertanggung jawab,” sambung Teten.

Melalui acara ini, MenKopUKM turut mengajak berbagai pihak untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai inklusivitas dan tanggung jawab. Dia turut menantikan aksi nyata dalam membentuk kebijakan dan inisiatif untuk masa depan masyarakat ASEAN.

“Mari kita berjuang untuk menciptakan lanskap bisnis di mana setiap entitas-usaha, besar atau kecil, berperan dalam menciptakan ASEAN yang lebih adil, berkelanjutan, dan makmur bagi semua,” ucap Teten.

Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Hak Perempuan (WROs) menyampaikan 8 rekomendasi. Pertama, Deputy Director of PRAKARSA Victoria Fanggidae mengatakan kepada Pemimpin ASEAN untuk bekerja bersama dengan komunitas, petani skala kecil, perempuan pemilik usaha untuk menjalankan dan mengembangkan model bisnis yang disesuaikan dengan konteks di wilayah tersebut.

“Khususnya dengan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan, untuk memperkuat peran dan kapasitas koperasi dalam rantai nilai,” kata Victoria.

Selanjutnya, Victoria menyampaikan, kepada Pemimpin ASEAN untuk menerapkan kebijakan praktik Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab yang mengintegrasikan komunitas rentan dan berpenghasilan rendah ke dalam rantai nilai bisnis.

Ketiga Kepada Pemimpin ASEAN untuk melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil secara bermakna, terutama dalam membentuk alat pengukuran dampak yang transparan dan terstandarisasi serta kerangka pelaporan.

“Keempat, Kepada Pemimpin ASEAN untuk mendirikan mekanisme pendanaan jangka panjang dan khusus atau instrumen keuangan yang menyediakan modal terjangkau untuk inisiatif bisnis inklusif dan bertanggung jawab,” tuturnya.

Kelima, Kepada Pemimpin ASEAN untuk memperkuat komitmen Negara Anggota ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sektor swasta, wiraswasta, dan komunitas untuk mengadopsi dan berbagi inovasi teknologi di seluruh Kawasan.

Keenam, Kepada Pemimpin ASEAN untuk mendorong kerja sama lintas kementerian sektor dan lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap care economy yang akan meningkatkan dan memperluas partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

“Kepada Pemimpin ASEAN untuk memperkuat kualitas dan ketersediaan data tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan care economy agar data tersebut dapat digunakan untuk mendorong pengakuan care work dan untuk pertimbangan pembuatan kebijakan di tingkat nasional maupun regional,” ucapnya.

Terakhir, Kepada Pemimpin ASEAN untuk melaksanakan inisiatif uji coba di berbagai negara untuk mendorong model bisnis inklusif dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan konteks negara-negara ASEAN.