Ini Cara Kementan Perkuat Tata Kelola Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan

Lebih lanjut Mentan SYL menegaskan dalam membangun pengembangan kelapa sawit, tidak hanya dengan agenda replanting dan hilirisasi. Akan tetapi juga dengan melakukan pengembangan dengan mengimplementasikan program tanaman tumpang sari kelapa sawit dengan komoditas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Tentu saja tidak hanya replanting, tapi kita berharap Gubernur, para Bupati dan Kapolda untuk mendorong tanaman sisipan di sela sawit. Intervensi yang kita lakukan adalah tumpang sawit dengan jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan atau tanaman lainnya. Ini agar petani tidak harus menunggu sawit berbuah 2 tahun, sehingga sumber pendapatan bagi masyarakat meningkat," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengajak semua pihak yang terlibat untuk ikut andil dalam perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Di antaranya melalui program-program pemerintah seperti PSR, Pengembangan SDM, Sarana dan Prasarana. 

"Kebersamaan dan keterlibatan kita semua ini sebagai wujud komitmen bersama guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebun sawit," katanya. 

Dia mengungkapkan pengembangan kelapa sawit ke depan memiliki konsep yakni “sawit satu” yang dilakukan melalui perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang memiliki sistem terintegrasi berbasis spasial sehingga perlu kerja inovatif serta kerja kolaboratif. Saat ini telah menjaring sekitar 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendaftarkan pada SIPERIBUN dan pada saatnya akan menjadi model secara nasional dalam rangka perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit.

"Khususnya dari aspek hulu yang dapat digunakan bagi Kementerian/Lembaga lain, baik bagi Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN sebagai upaya penyelesaian berbagai tantangan di setiap sektornya untuk mendukung industri kelapa sawit Indonesia khususnya yang menyangkut kepastian berusaha," ujarnya. 

Andi menambahkan Direktorat Jenderal Perkebunan juga telah membuat sistem penyediaan, pengawasan, dan peredaran benih kelapa sawit terintegrasi yaitu Bank Benih Perkebunan (BABE-Bun). Sistem ini difokuskan untuk mendukung akselerasi program PSR, menjamin stakeholder kelapa sawit rakyat dapat mengakses penyediaan dan meminimalisir penggunaan benih palsu, pemasaran atau bisnis benih sawit lebih terbuka atau tidak terjadi monopoli, serta distribusi benih sawit lebih terorganisasi.

"Pengembangan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kacamata Direktorat Jenderal Perkebunan cukup menggembirakan. Kolaborasi antar pelaku usaha dengan pemerintah daerah sangat menonjol bahkan inovasi atas optimalisasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia," terangnya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengapresiasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga hilirisasi yang dilakukan Kementan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 70% atau 62 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melapor ke SIPERIBUN (Sistem Informasi Perizinan Perkebunan).

"Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi per wilayah baik terkait pengusulan PSR pola 1 maupun pola 2. Dinas tentu selalu berupaya melibatkan dan mengikutsertakan semua pihak dalam memajukan pengembangan sawit Indonesia, sehingga diharapkan di tahun 2025 nanti sudah dapat terpenuhi," ujarnya. 

(*)