Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai industri minyak dan gas bumi (Migas) saat ini kembali terjajah seperti pada masa zaman VOC dahulu.
Presiden FSPPB, Ugan Gandar mengatakan ketahanan nasional harus didukung adanya kedaulatan pangan, ekonomi dan energi. Artinya, ketika kedaulatan energi terganggu, negara juga tengah mengalami gangguan.
Menurut Ugan, saat ini kedaulatan energi Indonesia sudah terganggu dengan diserahkannya pengelolaan blok Migas ke perusahaan asing. Kondisi ini tak jauh diibararkan sebagai era penjajahan VOC saat ini.
"Beberapa tahun lalu VOC berdagang rempah-rempah kemudian menjajah kita. Sekarang VOC datang kembali mencuri minyak," kata Ugan, saat menghadiri HUT Satu Dasarwarsa FSPPB di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Penilaian PSPPB ini merujuk pada akan berakhirnya masa kontrak blok Migas Mahakan di Kalimantan. Sampai saat ini hampir Rp 2 triliun dana hasil dari blok tersebut dibawa keluar negeri. Menurutnya, jika hasil tersebut dapat diambil alih perusahaan dalam negeri maka Indonesia dapat membangun infrastruktur.
"Mahakam sebentar lagi habis hampir Rp 2 triliun itu dibawa keluar," ungkapnya.
Ugan juga mempertanyakan kondisi dimana Pertamina saat in mulai banyak mengelola blok Migas yang ada di luar negeri, sedangkan blok Migas di dalam negeri diserahkelolakan kepada perusahaan asing. Belum lagi, risiko mengelola blok Migas di luar negeri juga sangat besar.
"Kenapa kita mencari minyak di negara jauh, sementara di depan mata diberikan kepada asing," kata Ugan. (Pew/Shd)
Presiden FSPPB, Ugan Gandar mengatakan ketahanan nasional harus didukung adanya kedaulatan pangan, ekonomi dan energi. Artinya, ketika kedaulatan energi terganggu, negara juga tengah mengalami gangguan.
Menurut Ugan, saat ini kedaulatan energi Indonesia sudah terganggu dengan diserahkannya pengelolaan blok Migas ke perusahaan asing. Kondisi ini tak jauh diibararkan sebagai era penjajahan VOC saat ini.
"Beberapa tahun lalu VOC berdagang rempah-rempah kemudian menjajah kita. Sekarang VOC datang kembali mencuri minyak," kata Ugan, saat menghadiri HUT Satu Dasarwarsa FSPPB di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Penilaian PSPPB ini merujuk pada akan berakhirnya masa kontrak blok Migas Mahakan di Kalimantan. Sampai saat ini hampir Rp 2 triliun dana hasil dari blok tersebut dibawa keluar negeri. Menurutnya, jika hasil tersebut dapat diambil alih perusahaan dalam negeri maka Indonesia dapat membangun infrastruktur.
"Mahakam sebentar lagi habis hampir Rp 2 triliun itu dibawa keluar," ungkapnya.
Ugan juga mempertanyakan kondisi dimana Pertamina saat in mulai banyak mengelola blok Migas yang ada di luar negeri, sedangkan blok Migas di dalam negeri diserahkelolakan kepada perusahaan asing. Belum lagi, risiko mengelola blok Migas di luar negeri juga sangat besar.
"Kenapa kita mencari minyak di negara jauh, sementara di depan mata diberikan kepada asing," kata Ugan. (Pew/Shd)