Menko Airlangga Gerak Cepat Rayu Negara Anggota Guna Terima Indonesia Masuk OECD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto gerak cepat dalam merayu negara-negara yang tergabung dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menerima keanggotaan Indonesia.

Guna memaparkan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses akses Indonesia pada OECD, Menko Airlangga pun menggelar jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, Kamis (24/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyebut, dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.

"Diperlukan kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan," sebutnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga memaparkan performa perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid.

"Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus USD 7,82 miliar pada Triwulan II 2023," paparnya.

Menko Airlangga menyebut, hal tersebut menjadi modal Indonesia untuk menjadi anggota OECD, selain profil sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global yang telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.

2 dari 3 halaman

Beri Manfaat untuk Kedua Belah Pihak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik waktu singkat untuk Indoneisa bisa menjadi anggota dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Dok: Arief)

Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional.

Pasalnya, Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

“Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola," ujar Menko Airlangga.

"Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” jelasnya.

Dan bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

"Kemitraan dengan Indonesia juga untuk memastikan bahwa no one should be left behind, yang mana sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika minggu ini guna menjalin kemitraan dan peluang kerja sama," kata Menko Airlangga.

3 dari 3 halaman

Lolos dari Middle Income Trap

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020 — Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa dengan Indonesia dengan menjadi negara OECD, Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti yang dilakukan Korea Selatan.

“Jadi yg pertama, Indonesia masuk dalam critical part, periode krisis masuk dalam negara dari USD5.000 di akhir tahun depan, untuk mencapai negara pendapatan di atas USD10.000, waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi," jelasnya.

"Dan bersamaan dengan itu fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” tambahnya.

(*)