Kementerian PUPR Ragu 12,7 Juta Orang Tak Punya Rumah

Lebih lanjut, Iwan belum bisa memastikan setelah validasi data tersebut dilakukan, jumlah backlog perumahan akan berkurang. Hanya saja, dia meyakini kalau angkanya tidak sebesar menurut survei Susenas Tahun 2021 itu.

"Saya gak tau turun apa enggak, tapi kemungkinannya harusnya gak sebesar itu. Kalau sebesar itu banyak, keliatan. Tapi apakah (berdasarkan) isu kepemilikan itu yang kita angkat atau bukan," kata dia.

Iwan juga belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan validasi data tadi. Namun, dia menegaskan pihaknya sudah mulai melakukan konsolidasi data dengan lembaga terkait lainnya.

"Nah itu saya juga belum tau berapa lama, tapi kita secepatnya sedang konsolidasi, yang penting harus buka datanya dulu, metodologi datanya seperti apa, kemudian akurasi datanya bagaimana," pungkas Iwan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khawatir data backlog kepemilikan rumah dijadikan bahan oknum tertentu di tahun politik. Untuk itu, Kementerian PUPR data mengenai orang yang belum memiliki rumah itu tidak dipolitisasi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mencatat, di tahun politik kerap ada data yang 'digoreng' dengan tujuan tertentu.

"Kita mengantisipasi, kadang pengalaman-pengalaman tahun politik itu suka data ini digoreng untuk berbagai kepentingan," kata dia di Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).

Pastikan Data Valid

Kekhawatiran ini juga berdasar pada keraguan Iwan soal validitas data yang menyebut ada 12,7 juta orang yang belum memiliki rumah. Dia menduga kalau angka backlog tidak sebesar itu.

"Sementara kita pegang masih 12,7 (juta). Cuma begini, ini saya, kami di (Ditjen) Perumahan, kami tak ingin data ini hanya bersifat politis. Kalau 12,7 (juta) saya juga ingin tau itu by name by adress nya dimana kepemilikannya," jelasnya.

Untuk memastikan data tersebut valid, dia meminta jajarannya untuk mengkonsolidasikan data dari berbagai lembaga. Sebut saja salah satunya data daei Badan Pusat Statistik.

"Karena Saya khawatir sekali, ini saya minta kawan-kawan merapatkan sumber data dari BPS misalnya, ini yang kami jngin pastikan, karena saya khawatir ini jadi konsumsi yang untuk kepentingan tertentu yang pada saatnya tak bisa dipertanggungjawabkan," urai Iwan.