Pembiayaan Tuberkulosis Jadi Program Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan  salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia untuk kemajuan kesehatan masyarakat. Sebuah langkah penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat adalah inovasi dalam pembiayaan kesehatan.

Hal tersebut ternyata menjadi sorotan utama dalam acara Townhall Pilar Pembiayaan Kesehatan dengan tema “Pendanaan lebih baik untuk masyarakat lebih sehat" yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menyosialisasikan pilar-pilar dan capaian dalam transformasi pembiayaan kesehatan. Dalam acara ini diluncurkan Inovasi Pembiayaan Kesehatan Strategis Tuberkulosis melalui metode pendanaan JKN.

"Seiring dengan peningkatan jumlah pelayanan kesehatan, muncul kebutuhan akan inovasi dan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan baru. Dalam konteks ini, BPJS Kesehatan menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan inovasi internal, tetapi juga dengan inovasi bersama mitra strategis mereka. Salah satu inovasi terbaru adalah program pembiayaan Tuberkulosis (TB) melalui metode pendanaan JKN," ujar Ali Ghufron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Ghufron juga menambahkan bahwa inovasi ini menjadi sangat penting mengingat situasi TB di Indonesia yang menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia. Hingga 1 Agustus 2023, terdapat 6,3 juta peserta JKN yang terindikasi menderita TB. Tingginya angka rujukan pasien TB dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit menjadi masalah yang perlu segera diatasi, mengingat pengobatan TB membutuhkan waktu minimal 6 bulan dan membawa risiko penularan.

"Dengan peluncuran inovasi pembiayaan program TB, diharapkan masalah ini dapat diatasi. Salah satu tujuannya adalah memotivasi FKTP untuk mendiagnosis dan mengobati pasien TB secara efektif, sehingga meningkatkan akses dan kualitas layanan. Selain itu, inovasi ini berpotensi membuat pembiayaan kesehatan lebih berkelanjutan dan efisien dengan menekan angka rujukan ke rumah sakit," ujar Ghufron.

Inovasi Pembiayaan TB ini akan diuji coba dalam enam wilayah, yaitu Kota Medan, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Jakarta Utara, dan Kota Semarang. BPJS Kesehatan berperan aktif dalam program ini dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk dashboard monitoring inovasi pembiayaan TB. 

Termasuk menyediakan sistem kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi kepatuhan penderita TB dalam minum obat, interoperabilitas data dalam sistem informasi kepesertaan, sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan Tim inovasi pembiayaan TB dan Kementerian Kesehatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

"Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa cakupan kepesertaan penduduk Indonesia dalam Program JKN diharapkan mencapai 98% dari total penduduk pada tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 Tahun 2004 dan UU 24 Tahun 2011 yang menegaskan perlunya perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk," kata Ghufron.

Hingga 1 Agustus 2023, Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah mencapai kepesertaan lebih dari 260 juta jiwa, atau lebih dari 93% dari total penduduk Indonesia. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam tingkat kepuasan peserta, yang naik menjadi 89,62% pada tahun 2022 dari sebelumnya 87,63% di tahun 2021. Kepuasan Badan Usaha juga meningkat, mencapai 90,36% di tahun 2022 dari 86,56% di tahun 2021.

"Selain itu juga pada tahun 2022, pemanfaatan pelayanan kesehatan mencapai 502,9 juta kunjungan yang mencakup kunjungan sehat dan kunjungan sakit, setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan Program JKN," ujar Ghufron.

Gufron menjelaskan, komitmen BPJS Kesehatan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai inovasi. Dengan kolaborasi erat bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan berharap dapat terus memperluas akses layanan berkualitas untuk mendukung upaya mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TB.

(*)