Liputan6.com, Jakarta - Minat masyarakat menjajal kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta cukup tinggi. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat LRT Jabodebek telah melayani 28.925 penumpang hingga Selasa, 29 Agustus 2023, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 28 Agustus 2023.
Demikian disampaikan VP Public Relations KAI Joni Martinus dikutip dari Antara, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga
Rinciannya, volume penumpang LRT Jabodebek pada Senin, 28 Agustus 2023, 5.220 penumpang dan sebanyak 23.705 penumpang pada Selasa, 29 Agustus 2023.Stasiun yang terbanyak melayani penumpang yakni Stasiun Dukuh Atas, Cawang dan Kuningan.
Advertisement
"KAI mengapresiasi minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap transportasi massal LRT Jabodebek. Hal ini tentu akan semakin mendorong KAI dan pemangku kepentingan untuk terus membenahi layanan LRT Jabodebek di berbagai sisi,” ujar Joni.
Kini terdapat 158 perjalanan LRT Jabodebek yang dilayani oleh 12 rangkaian kereta setiap hari. Berikut jadwal keberangkatan awal dan terakhir LRT Jabodebek untuk sementara waktu:
-Keberangkatan awal yaitu Dukuh Atas-Harjamukti pukul 05.09 WIB, Harjamukti Dukuh Atas pukul 05.09 WIB, Jati Mulya-Dukuh Atas pukul 05.00 WIB, dan Dukuh Atas-Jati Mulya pukul 05.58 WIB.
-Keberangkatan terakhir yakni Dukuh Atas-Jati Mulya pukul 18.58 WIB, Jati Mulya-Dukuh Atas pukul 18.00 WIB, Harjamukti-Dukuh Atas pukul 17.49 WIB, dan Dukuh Atas-Harjamukt pukul 17.49 WIB.
Untuk sementara waktu, Stasiun Halim belum dapat digunakan untuk naik dan turun penumpang.
Joni menuturkan, target program dengan 27 train set dapat melayani 137.000 penumpang dalam satu hari, tetapi saat ini baru dapat dioperasikan sebanyak 12 train set berkapasitas 40-45 ribu penumpang per hari.
Sampaikan Permohonan Maaf
“Target ini tentunya akan terus ditinjau dan dievaluasi lagi bersama-sama dengan pemerintah. Jika nanti jumlah penumpangnya sudah cukup banyak dan mulai menunjukkan demand yang sangat tinggi, kami akan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk menambah rangkaian kereta dan perjalanan,” tutur dia.
Ia menuturkan, KAI juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terkait dengan ada ketidaknyamanan yang dialami penumpang seperti proses pengeraman yang masih ada hentakan, terjadinya penumpukan penumpang karena ada kendala teknis seperti pintu kereta tidak dapat tertutup, AC dan listrik mati serta beberapa fasilitas papan informasi yang belum berfungsi maksimal.
“KAI berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanannya,” kata Joni.
Advertisement
Tarif LRT Jabodebek Dinilai Kemahalan, Sri Mulyani Mungkin Beri Subsidi Lebih Besar
Sebelumnya, dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com, Light rail transit atau Lintar Raya Terpadu (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 28 Agustus 2023. Sejak saat itu, LRT Jabodebek beroperasi komersial dengan tarif masih flat Rp 5.000 sampai akhir September 2023.
Sedangkan tarif normal LRT Jabodebek menurut Keputusan Menteri Perhubungan adalah Rp 5.000 untuk 1 km pertama. Selanjutnya, dikenakan Rp 700 setiap km berikutnya. Dengan begitu, tarif LRT Jabodebek maksimal untuk jarak terjauh pada Stasiun Dukuh Atas-Jatimulya sepanjang 29,5 km sebesar Rp 24.600.
Sejumlah masyarakat melihat tarif tersebut masih terlalu mahal karena mereka masih harus menggunakan moda transportasi lain untuk bisa mengakses LRT Jabodebek. Dengan begitu biaya transportasi yang dikeluarkan masih lebih besar.
Lantas apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberikan subsidi untuk menekan tarif LRT Jabodebek?
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyatakan, pemerintah belum mengalokasikan subsidi untuk penurunan tarif LRT Jabodebek dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
"(RAPBN) 2024 belum masuk," ujarnya kepada awak media di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).
Perlu Persetujuan DPR
Meski begitu, Kementerian Keuangan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan subsidi guna menekan tarif LRT Jabodebek yang dinilai mahal. Tentunya kebijakan subsidi diambil dengan persetujuan DPR RI.
Kementerian Keuangan dijadwalkan akan melakukan pembahasan mengenai RAPBN 2024 bersama Komisi XI pada Kamis (31/8/2023). Selanjutnya, akan melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPR RI.
"Tapi, nantikan (RAPBN 2024) diskusinya dinamis lah. Ini kah baru mau tahap pembahasan di komisi dan banggar. Kalau (pembahasan) komisi (XI) besok, kalau banggar mulai tanggal 5, 6, 7 (September 2023). Mungkin dinamikanya nanti bisa pembahasan di DPR," ujar Wahyu mengakhiri.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement