Mobil Listrik CBU Tak Kena Pajak Impor Masih Tunggu Restu Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berharap, kebijakan pengenaan bea masuk atau pajak impor untuk completely built up (CBU) mobil listrik 0 persen bisa dikeluarkan tahun ini.

Harapan itu dipupuk lantaran pajak impor CBU mobil listrik 0 persen bakal turut mendatangkan investor-investor besar produsen mobil listrik, semisal Tesla hingga BYD.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia bakal memberi keringanan bebas pungutan bea masuk tersebut hingga 2026. Hasilnya, ia mengaku sudah ada sederetan investor besar yang siap masuk ke Tanah Air.

"Maunya tahun ini, karena kita mau secepat-cepatnya investor masuk. Karena program insentif ini kalau di negara-negara lain sampai 2025, kalau di Indonesia sampai 2026. Kita mau mereka segera masuk berbondong-bondong," ujarnya di Jiexpo Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

"Dan, jujur saja sudah banyak sekali calon investor EV yang sudah menyatakan komitmen dan menunggu policy dari insentif ini. Jadi ketika insentif ini ditandatangan, Insya Allah," kata Menperin.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengenaan pajak impor 0 persen ini hanya diberikan kepada para calon investor. "Insentif itu karena sensitif, hanya kita berikan pada calon investor," imbuhnya.

Kendati begitu, Menperin menyebut formulasi kebijakannya masih dikaji dan belum selesai. Dia lantas memaparkan berbagai opsi kebijakan, apakah nantinya pungutan pajak impor CBU mobil listrik 0 persen hanya berbasis investasi, produksi, atau hybrid.

"Kalau Thailand basisnya produksi. Jadi satu mobil yang diproduksi oleh perusahan tersebut, dia dapat 1 izin importasi berdasarkan insentif. Dan ada scheduling-nya, itu pada 2025 akan naik 1 insentif, dia harus memproduksi 1,5 mobil," jelasnya.

"Jadi ada basis produksi, ada basis investasi. Yang ini kita belum, kami bersama Kementerian Keuangan masih membahas secara detail formulasi mana yang akan kita pakai," pungkas Menperin.