Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden RI selanjutnya untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah dicanangkannya. Meski nanti, kata Jokowi akan banyak tekanan dari Uni Eropa, WTO dan IMF.
Dia pun berpesan agar pemimpin Indonesia selanjutnya tak gentar dengan ancaman beberapa negara yang kehilangan pasokan bahan mentah (raw material) akibat kebijakan itu.
Baca Juga
"Ini harus jadi kesadaran kita semua. Karena sudah 400 tahun kita ekspor bahan mentah sejak VOC. Jangan diterus-teruskan, meskipun ditekan oleh Uni Eropa, ditekan oleh WTO, IMF, jangan mundur, jangan berhenti," pinta Jokowi dalam Rakernas HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).
Advertisement
"Nanti akan saya pesan juga kepada presiden berikutnya, yang akan datang, jangan sampai menghentikan yang namanya hilirisasi. Rugi besar," tegas Jokowi.
Senada, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan, Jokowi telah berpesan berulang kali ke jajarannya bahwa hilirisasi jadi kunci untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju 2035.
Terlebih 10 tahun sebelumnya, tepatnya di 2035 Indonesia bakal diberkahi puncak bonus demografi. Dengan target peningkatan pendapatan per kapita mencapai USD 12.200, atau Rp 171,3 juta.
"Negara kita ini negara dalam kondisi yang benar, sudah mau take off. Tinggal tergantung pemimpin pengganti Jokowi, mau enggak lanjutkan hilirisasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik," kata Bahlil.
Program Hilirisasi Diusik Uni Eropa
Namun, program hilirisasi ini kemudian diusik Uni Eropa, yang kata Bahlil tidak pernah ikhlas negara berkembang seperti Indonesia jadi negara maju. Indonesia pada akhirnya kalah di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), lalu ia melaporkannya kepada RI 1.
"Apa yang dia katakan? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Mas Bahlil kan tahu negara kita beda dengan Malaysia, beda dengan Singapura. Mereka itu kemerdekaan yang diberikan, tapi Indoensia kemerdekaan yang diperjuangkan. Tapi kemerdekaan yang banyak korbankan nyawa dan harta," ungkapnya.
"Sekarang kita sudah merdeka, yang tahu tujuan negara adalah pemerintah dan rakyat. Karena itu saya perintahkan ke kalian, untuk lawan itu di WTO agar tak boleh negara satu mana pun mengintervensi negara kita," seru Bahlil.
Jokowi Ngaku Berhak Cawe-Cawe di HIPMI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVIII di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Pada kesempatan itu, Jokowi yang dulunya pengusaha kayu mengaku jadi bagian dari HIPMI daerah.
"Jangan dilupakan, saya ini adalah HIPMI, tapi HIPMI daerah, HIPMI kampung, memang belum masuk ke BPP HIPMI pusat. Tapi sekali lagi, presiden tetap HIPMI," ujar Jokowi.
Tak hanya dirinya, ia menyebut sejumlah nama menteri di jajaran kabinet yang sempat jadi bagian dari perkumpulan pengusaha muda tersebut, semisal Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri BUMN II Rosan Roeslani, hingga Menpora Dito Ariotedjo.
Kelakar JokowiJokowi pun berkelakar, HIPMI merupakan singkatan dari Himpunan Para Menteri Indonesia. Sembari guyon, Jokowi mengaku siap membimbing para juniornya bila ingin masuk ke jajaran kabinet selanjutnya.
"Jadi tadi kalau pak Ketua Umum minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan enggak salah, karena saya masih kategori kategori senior HIPMI. Jadi kalau cawe-cawe enggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan," ucapnya diikuti gelak tawa mantan pengusaha kayu itu.
"Saya ini kan HIPMI juga. Kategorinya mungkin HIPMI senior lah. menyampaikan bahwa masuk HIPMI senior. Kalau memberikan arahan kepada adek-adek saya kan enggak apa-apa," pungkas Jokowi.
Advertisement
Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan, Jokowi Belum Tahu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapat informasi soal rencana PT Pertamina (Persero) yang bakal menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) di 2024.
Hal itu diutarakan Jokowi seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023). Tepatnya, sehari setelah Pertamina mengumumkan ide penghapusan Pertalite di hadapan Komisi VII pada Rabu, 30 Agustus 2023 kemarin.
"Belum tahu, belum dapat informasinya (soal rencana penghapusan Pertalite)," ujar Jokowi singkat.
Adapun usulan penghapusan Pertalite ini pertama dilontarkan langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. Perseroan rencananya akan mengganti BBM subsidi tersebut dengan Pertamax Green 92, campuran antara Pertalite dengan etanol 7 persen (E7).
Nicke menjelaskan, penghapusan Pertalite dengan nilai oktan 90 ini sejalan dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menetapkan RON 91 sebagai produk BBM terendah yang bisa dijual di Indonesia.
"Ini sesuai dengan program Langit Biru tahap dua, dimana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 jadi RON 92. Karena aturan KLHK, octane number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91," terang Nicke di depan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite. Sehingga harganya akan diatur oleh pemerintah, di luar fluktuasi harga minyak mentah dunia.
"Pertamax Green 92 harganya pun tentu ini adalah regulated. Tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya," tegas Nicke.
Â