Sukses

19 Negara Batasi Ekspor Pangan, Jokowi Minta Bupati dan Gubernur Bersiap

Jokowi mengatakan, belasan negara sudah menjalankan kebijakan pembatasan ekspor pangan mulai dari beras, biji-bijian hingga daging. Langkah pembatasan ekspor ini karena negara tersebut lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak memerhatikan ketersediaan pangan dalam negeri, terutama beras. Peringatan Jokowi ini mengingat sudah banyak negara yang membatasi ekspor pangan untuk menjaga kebutuhan dalam negeri.

Jokowi mengatakan, belasan negara sudah menjalankan kebijakan pembatasan ekspor pangan mulai dari beras, biji-bijian hingga daging. Langkah pembatasan ekspor ini karena negara tersebut lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

"19 negara membatasi ekspor produk pangan sekarang, mulai dari daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Karena itu, Bupati, Gubernur yang di daerahnya memiliki sawah perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat," ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023, Kamis (31/8/2023).

 

"Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspor, yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing-masing," ujarnya.

Jokowi pun menyoroti angka inflasi beras di Indonesia bulan Juli yang menyentuh 6,4%.

"Ini yang kita harus hati-hati saya selalu cek data di kertas. Kalau naik pasti saya pergi ke daerah saya cek di pasar. Maka dari itu saya minta juga seluruh anggota tim pengendali inflasi pusat maupun daerah juga mengecek secara langsung," tegasnya.

Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga neraca pangan di daerah, yang penting untuk diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat.

2 dari 3 halaman

Terancam Kekeringan, Thailand Bakal Batasi Ekspor Beras hingga Gula

Sebelumnya, Thailand berencana untuk mengurangi pengiriman ekspor beras hingga gula untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Menyusul, potensi ancaman kekeringan atau kemarau dalam kurun waktu yang lama.

"Thailand sedang mempersiapkan rencana darurat untuk menghadapi potensi kekeringan yang dapat berlangsung bertahun-tahun dan mengurangi pasokan (ekspor) gula dan beras global," tulis The Straits Times dikutip di Jakarta, Selasa (22/8).

Pembatasan ekspor ini tentu saja akan membuat harga beras hingga gula di kawasan Asia Tenggara (Asean) menjadi lebih mahal. Mengingat, Thailand merupakan salah satu negara pengekspor berasa terbesar di dunia maupun untuk kawasan Asean.

"Kekeringan pasti akan memicu inflasi di negara Asia Tenggara ini karena harga sayur-sayuran, makanan segar dan daging menjadi lebih mahal karena berkurangnya hasil panen dan harga pakan ternak yang lebih mahal," ungkap The Straits Times.

3 dari 3 halaman

El Nino

Dilaporkan, curah hujan di seluruh wilayah Thailand hanya mencapai 10 persen atau di bawah rata-rata pada musim hujan. Fenomena ini diakibatkan oleh El Nino yang menurunkan curah hujan lebih jauh lagi selama dua tahun ke depan, menurut pejabat pemerintah.

"Thailand akan menghadapi kondisi kekeringan yang meluas mulai awal 2024, pihak berwenang telah memperingatkan," ungkap media asal Singapura tersebut.

Akibat prospek ancaman kekeringan ini, membuat pihak Pemerintah Thailand meminta para petani membatasi penanaman padi hanya pada satu tanaman saja untuk menghemat air. Di sisi lain, produsen gula mengalami penurunan produksi untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah meminta perusahaan listrik milik negara, Otoritas Pembangkit Listrik, dan Kantor Sumber Daya Air Nasional untuk membantu menyusun rencana darurat untuk menghemat air. Sejauh ini pada tahun 2023, curah hujan di negara ini telah turun 28 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, menurut data resmi.