Sukses

Erick Thohir Kembali Tutup Anak dan Cucu BUMN Bulan Depan

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap kelanjutan proses bersih-bersih perusahaan pelat merah. Terbaru, dia berencana menutup sejumlah anak-cucu usaha BUMN dalam waktu dekat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap kelanjutan proses bersih-bersih perusahaan pelat merah. Terbaru, dia berencana menutup sejumlah anak-cucu usaha BUMN dalam waktu dekat.

Rencana ini berdasar pada pengakuannya soal masih adanya perusahaan pelat merah dalam kondisi yang kurang sehat. Bahkan, dia telah melakukan pemetaan bagi BUMN yang sehat, sakit, hingga yang tak bisa diselamatkan.

"Saya tutup 133 anak-cucu (BUMN), jadi mungkin nanti, Pak Wamen, bulan depan kita tutup lagi," ungkap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

"Kalau memang BUMN yang melahirkan anak-cucu tanpa izin atau pun BUMN yang punya anak cucu tapi menggerogoti filosofi kebersamaan kita bahwa BUMN bukan menara gading, tapi BUMN ekosistem membangun kebersamaan di tengah ekonomi kita yang terbuka bersama swasta, UMKM atau investasi," sambungnya.

Masih sejalan dengan upaya menyehatkan perusahaan pelat merah, Erick mengungkap keberhasilan dari restrukturisasi. Berbeda dengan penutupan atau pembubaran perusahaan, upaya ini diambil untuk menyelamatkan perusahaan pelat merah.

"Kalau kita lihat restruk Garuda yang waktu itu polemiknya sangat berat, tidak hanya ada kasus korupsi, tetapi juga bagaimana pada saat covid dan hari ini Garuda kita lihat laba sebelum pajak dan lain-lain sudah mencapai Rp 3 triliun, artinya Garuda sudah di arahnya yang benar," bebernya.

Tak cuma itu, dia mengungkap kesuksesan restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menanggung utang puluhan triliun. Namun, hasil restrukturisasi dinilai sudah bisa memberikan dampak positif.

"Hari ini PTPN terbukti bisa kontribusi angka yang luar biasa untuk juga next menjadi program pemerintah industrialisasi pangan. Karena turunan dari pangan itu banyak sekali, apakah menjadi biofuel atau menjadi hal-hal yang lain," urainya.

 

2 dari 4 halaman

Mau Gabung BUMN Galangan Kapal

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk menggabungkan perusahaan pelat merah di sektor galangan kapal. Tercatat ada 3 perusahaan di sektor tersebut.

Niatan ini disampaikan Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya ini bagian dari transformasi yang dijalankan di perusahaan pelat merah.

"Ada BUMN galangan yang akan kita merger nanti," ungkapnya dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Sebagai informasi, ada tiga BUMN galangan kapal dalam klaater industri manufaktur. Diantaranya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Kendati begitu, Erick belum merinci realisasi merger ketiganya. Termasuk bentuk penggabungan ketiga BUMN Galangan tersebut.

 

3 dari 4 halaman

Manfaatkan Anggaran

Merger tadi jadi satu perhatian Erick Thohir dari pemanfaatan dari pagu anggaran Rp 305 miliar yang akan diterima Kementerian BUMN di 2024. Di sisi lain, dana itu juga digunakan untuk pengembangan berbagai sektor.

Mulai dari peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BUMN, lalu restrukturisasi BUMN karya, Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID, monitoring oenygasan BUMN sampai dukungan konsolidasi Holding Danareksa.

"(Selanjutnya) BUMN Farmasi, kehutanan, dan juga manufaktur, pengelolaan TJSL BUMN, lalu inventarisir aset bermasalah di BUMN yang sedang kita rapikan sekarang," kata dia.

 

4 dari 4 halaman

Anggaran Kementerian BUMN

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku senang lantaran untuk pertama kalinya pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun anggaran 2024 menembus lebih dari Rp 300 miliar.

"Ini pertama kalinya pagu kita akan tembus di atas Rp 300 (miliar). Saya rasa jadi Alhamdulillah seindah ruangan ini hari ini gitu jadi Rp 305 miliar angkanya hari ini," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (31/8/2023).

Dalam paparannya, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN belum pernah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan baru mendapatkan pada tahun 2023 dan 2024.

Diketahui sebelumnya pada Rapar Kerja 5 Juni 2023, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255 miliar.