427 Sumur Migas Pengembangan Selesai Dibor hingga Juli 2023

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu upaya untuk menjaga produksi minyak dan gas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah dengan melakukan pemboran sumur pengembangan secara masif.

Hingga Juli 2023, realisasi pemboran sumur pengembangan sudah mencapai 427 sumur migas atau lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 419 sumur.

Selain pemboran sumur pengembangan, aktivitas utama eksploitasi yang lainnya adalah pekerjaan workover dan well service. Untuk workover capaian hingga Juli 2023 sebanyak 472 sumur atau sudah mencapai 57% dari target 2023 yang sebanyak 834 sumur.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 382 sumur, maka secara year on year terdapat peningkatan sebesar 124%. Untuk kegiatan well service dari target 33.182 kegiatan sudah terealisasi 19.386 kegiatan atau tercapai 58%, atau secara year on year mencapai 111%.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo menjelaskan,terdapat perkembangan yang signifikan terkait progress pemboran sumur pengembangan yang di 3 bulan pertama baru tercapai 167 sumur. "Namun dalam waktu 4 bulan bisa bertambah 260 sumur, sehingga di bulan Juli 2023 secara total menjadi 427 sumur,"jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2023).

Wahju memperkirakan hingga akhir tahun 2023 jumlah pemboran sumur pengembangan diproyeksikan terealisasi 919 sumur dari target 991 sumur. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pemboran sumur pengembangan adalah ketersediaan rig yang sesuai dengan kebutuhan, serta saat ini kompetisi mendapatkan alat pemboran tersebut sangat ketat sehingga berdampak pada peningkatan harga.

“SKK Migas dan KKKS berusaha keras agar semua kebutuhan rig dapat terpenuhi dengan tetap melakukan optimalisasi biaya yang telah ditetapkan. Karena kami juga ingin menjaga biaya-biaya operasional hulu migas tetap efisien sehingga masih masuk dalam koridor biaya yang telah ditetapkan dalam cost recovery yang telah ditetapkan oleh Pemerintah”, ujar Wahju.