Erick Thohir: Modal Jumbo BUMN Rp 3.200 Triliun, Lebih Besar dari Utang

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN bisa rampung September 2023, bulan ini. Menurutnya ini bisa jadi landasan penguat untuk menjawab tantangan di lingkungan perusahaan pelat merah.

Menurut Erick, RUU BUMN bisa jadi koridor kerja bagi penugasan-penugasan negara kepada BUMN. Harapannya, penugasan itu bisa berjalan optimal dengan landasan aturan yang jelas.

"BUMN ini melayani banyak kementerian dan ini lah kenapa salah satu programnya, mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah September ini bisa goal yaitu mengenai RUU," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, ditulis Jumat (1/9/2023).

Guna mempercepat proses, dia berharap Komisi VI bisa berkoordinasi dengan komisi lain di DPR RI. Dia mengungkap, lingkup RUU BUMN nanti memuat aturan perlu adanya perjanjian menteri-menteri soal penugasan BUMN.

"Salah satu yang kita dorong di RUU BUMN itu bagaimana penugasan harus disinkronisasikan sejak awal antara menteri yang menugaskan, Menkeu, Menteri BUMN dan terus diawasi Komisi VI," ungkapnya.

Harapannya, penugasan negara ke perusahaan pelat merah nantinya bisa menjadi lebih jelas. Hal ini didorong juga dengan adanya kesepakatan antar menteri secara tertulis yang berkaitan dengan penugasan BUMN.

"Program lima tahunan pemerintahan berikutnya hanya bisa dikoreksi kalau ada intervensi langsung oleh presiden," ucapnya.

"Bukan intervensi masing-masing kementerian yang tentu kadang-kadang tidak menyelesaikan isu yang namanya PSN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetapi bagaimana juga memastikan pelayanan kepada masyarakat kita," sambung Erick Thohir.

Lebih lanjut, dia menjelaskan RUU BUMN juga mencakup aturan pemberian penyertaan modal negara (PMN) yang terkadang menjadi polemik. Padahal, Erick mencatat ada sisi positif dari sumbangan dividen yang diberikan BUMN.

"Seakan-akan hanya disuntik terus tapi dividennya tidak dicatat. Bicara dunia usaha itu biasanya 70 persen utang, modalnya 30 persen, kalau ini sudah jelas, modalnya 65 persen, utang hanya 35 persen persen," bebernya.

Erick mengungkap tak semua BUMN mencatatkan kinerja positif. Untuk itu, langkah pembubaran hingga restrukturisasi menjadi langkah yang diambil.