Sederet Insentif Pajak bagi Investor IKN Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pergantian pemerintahan Presiden di tahun 2024 mendatang tidak akan mempengaruhi kebijakan terkait pembangunan ibu kota baru atau IKN di Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, IKN bukan hanya keputusan dari Presiden Jokowi, tetapi juga dari para pemimpin sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno yang mempunyai visi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Kemudian Presiden Soeharto yang juga pernah berencana memindahkan ibu kota, kemudian berlanjut di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong pembangunan lebih merata.

“Presiden Jokowi yang memutuskan menjadi undang-undang. Poin kedua undang-undang, pertama bukan hanya 1 presiden saja dan undang-undang didukung sangat kuat di parlemen" jelas Agung usai Invesment Forum di The Sultan Hotel and Residence, Minggu (3/9/2023).

Agung melanjutkan, ketika Pemerintahan berganti nantinya, undang-undang terkait IKN tidak bisa diubah oleh presiden baru, melainkan harus dengan persetujuan parlemen.

Otorita IKN pun mengungkap sudah ada tiga calon presiden yang mendukung pembangunan ibu kota baru yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

"Karena ini sudah dikuatkan oleh undang-undang dan merupakan cita cita jangka panjang dari presiden pertama dan terakhir para (calon) pemimpin masa depan punya dukungan,” tegasnya.Adapun investasi pembangunan IKN Nusantara dari swasta untuk sektor yang tidak dibiayai oleh APBN. Agung mengatakan, pihaknya perlu memastikan swasta dapat memenuhi ketentuan terlebih dahulu mengenai tata ruang dan bisa memberikan nilai tambah.