Liputan6.com, Jakarta Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono mengungkapkan beberapa hal yang dapat disumbangkan komunitas bisnis untuk mendukung pertumbuhan di negara ASEAN dalam jangka panjang.
"Tentu saja ada banyak hal yang dapat dilakukan dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Boediono dalam acara ASEAN Business & Investment Summit atau ABIS 2023 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).
Baca Juga
"Yakni, upaya untuk meningkatkan standar pemerintahan baik di wilayah swasta maupun publik. Di mana sektor swasta melakukan semua kegiatan ekonomi terutama berdasarkan keuntungan dan motif swasta, sedangkan sektor publik menetapkan peraturan untuk menjaga kepentingan publik," ungkapnya.
Advertisement
Namun pada kenyataannya, di dunia nyata, keduanya saling terkait. Boediono mengatakan, ranah politik memberikan kesamaan tempat mereka bertemu, tempat para aktor berbaur, dan tempat motif serta tindakan mereka saling berinteraksi.
"Akibatnya, baik atau buruknya standar tata kelola yang diterapkan di kedua sektor tersebut, merupakan produk akhir dari proses politik yang sebenarnya terjadi. Konsekuensinya adalah upaya untuk memelihara tata kelola pemerintahan yang baik di sektor swasta hanya akan berhasil jika terdapat upaya yang sesuai untuk mendukung hal tersebut di sektor publik," jelasnya.
Bencana Ekologi
Misalnya, praktik bisnis yang mengakibatkan bencana ekologi akan gagal jika tidak ada upaya yang tepat untuk memberantas tata kelola yang buruk di sektor publik, seperti korupsi, sebagai contoh.
"Oleh karena itu, dalam pandangan saya, sangat penting bagi para pemimpin bisnis dan pemerintahan untuk melakukan diskusi yang tulus mengenai bagaimana mengkoordinasikan upaya meningkatkan standar tata kelola di setiap tingkat, di mana mereka beroperasi, baik dengan masyarakat lokal, dan negara," papar Boediono.
Faktanya, di tingkat regional, standar tata kelola antar negara anggota berbeda-beda. Mungkin ada yang secara obyektif lebih maju dibandingkan yang lain.
"Tapi saya pikir kita harus melihatnya sebagai peluang, bukan masalah. Anggota yang lebih mahir dapat berbagi pengalaman dan keahlian dengan anggota lainnya. Apakah ini terdengar terlalu optimis? Mungkin. Tapi saya memang optimis ketika memikirkan potensi besar yang dimiliki kawasan ASEAN," tutur Boediono.
Terbongkar, Ini Keistimewaan Negara-Negara ASEAN
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamedag) Jerry Sambuaga mengungkapkan salah satu keistimewaan yang dimiliki kelompok negara ASEAN. Ketertarikan ini, tentang bagaimana organisasi regional itu tidak pernah bias pada forum investasi dan perdagangan di kawasan.
“Apa yang membuat ASEAN lebih atraktif ? Kita bisa menjadi lebih atraktif karena kita tidak pernah bias, kita tidak pernah mengklaim dan kita selalu respect akan kehormatan juga kedaulatan negara lain,” ungkap Jerry usai acara ASEAN Investment Forum Day 2 di Sultan Hotel, Jakarta, pada Minggu (3/9/2023).
Jerry membandingkan, Uni Eropa terbilang bias dalam menetapkan definisi yang baik dan buruk terhadap lingkungan seperti deforestasi termasuk produk-produk hasil alam seperti CPO.
“Disana (forum) saya sampaikan bahwa mereka sangat bias terkait definisi apa yang baik untuk lingkungan san apa yang tidak, produk mana yang boleh masuk, produk mana yang tidak dan produk mana yang didiskriminasi produk mana yang tidak,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Jerry, negara ASEAN tidak bias, bahkan selalu menghargai seluruh pemahaman bersama dan konektivitas yang membuat ASEAN mempunyai lebih banyak manfaat bagi negara lain.
Didukung oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antara negara kawasan, Jerry yakin bahwa ASEAN di masa mendatang dapat memimpin perdagangan luar negeri, ditambah peran penting dalam merespon isu geopolitik.
“Adanya dinamika di internal masing-masing itu biasa, di mana pun seperti itu tapi yang saya maksudkan stabilitas di dalam kawasan. Itu menurut saya yang bisa kita tunjukkan positive message terhadap dunia internasional bahwa ASEAN adalah salah satu leading sector,” imbuhnya.
Advertisement
Airlangga Serukan Kerja Sama Perdagangan Karbon Antara Negara ASEAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerukan kepada negara negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dengan erat dalam perdagangan karbon sebagai upaya memperkecil risiko perubahan iklim.
“Penting bagi semua anggota ASEAN untuk bekerja sama, karena pendanaan (pencegahan) perubahan iklim dan pasar karbon sangat penting untuk masa depan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam acara ASEAN Business & Investment Summit atau ABIS 2023 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).
Penting bagi seluruh ASEAN untuk bekerja sama karena Dana Iklim serta perubahan iklim atau perdagangan karbon sangat penting bagi masa depan keberlanjutan. Kami tidak ingin ASEAN didefinisikan dan dikendalikan oleh pembiayaan ramah lingkungan lainnya secara global.
"Sebagian besar wilayah di ASEAN juga membutuhkan transparansi, begitu pula di bagian dunia lainnya. Karena kawasan sudah didukung dengan sumber daya yang begitu besar dan bebas karbon," sambung Menko Airlangga.
Dengan pentingnya kolaborasi antara sesama negara anggota, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya ASEAN tidak terpecah belah dalam memajukan perdagangan karbon di kawasan.
Contoh Singapura
Salah satu contoh yang disoroti Airlangga adalah Singapura dan Malaysia yang mengerjakan perdagangan karbon dengan sistem yang berbeda. Adapun Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yag juga mengembangkan kebijakan mengenai bursa karbon.
Kebijakan bursa karbon ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
Maka dari itu, Airlangga yakin, negara-negara ASEAN bisa bekerja sama mengembangkan perdagangan karbon di kawasan.
“Kita tidak ingin ASEAN terpecah belah oleh pendanaan hijau secara global. Kita butuh kolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya,” pungkasnya.
Advertisement