Dapat Relaksasi hingga 2024, Freeport Indonesia Mulai Ekspor Konsentrat Tembaga

Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia kembali bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak 26 Juli 2023. Perusahaan tambang tersebut harus menunggu sebulan lebih untuk bisa melakukannya lagi, meskipun sudah mendapat izin dari pemerintah.

"Iya, sudah boleh ekspor. Sudah sekitar tanggal 26 Juli kalau enggak salah, walaupun terlambat 44 hari (dari izin pemerintah)" ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di sela acara ASEAN Investment Forum di Hotel Sultan, Jakarta, dikutip Senin (4/9/2023).

Per 4 Agustus 2023, Freeport Indonesia sendiri telah mengantongi izin ekspor untuk 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga pada 24 Juli 2023.

Sebelumnya, pemerintah telah melarang ekspor bahan mentah per 10 Juni 2023, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Namun, PT Freeport Indonesia jadi salah satu perusahaan yang dikecualikan.

Pengecualian ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Sehingga PTFI diberikan kesempatan menjual tembaga ke luar negeri hingga Mei 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengkonfirmasi, Kementerian ESDM memang sudah memberikan rekomendasi ekspor per 9 Juni 2023. Namun, kepastian akhirnya berada di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Aturan dari kita udah kita susun, tentu saja hal ini masih terkait dengan kalo ekspor kan ranahnya Departemen Perdagangan. Nah, kalau Departemen Perdagangan sudah diselesaikan, kemudian nanti masuknya ke Bea Cukai," jelasnya beberapa waktu lalu.

Arifin menyampaikan, relaksasi ekspor ini diberikan lantaran Freeport Indonesia sudah memenuhi ketentuan soal pembangunan smelter dan kucuran investasi.

"Karena sudah penuhi kriteria di atas 51 persen, dan spending dana proyeknya cukup besar. PT Freeport Indonesia sudah keluarkan USD 2,2 miliar," terangnya.

Terkait kuota yang diberikan, Arifin menyebut itu akan disesuaikan dengan tingkat produksinya. "Sesuai dengan produksinya. Sampai batas waktu terakhir pembangunan smelter harus selesai," pungkasnya.